LEGISLATIF WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL PARPOL


Oleh
Ananta Wahana, SH
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Prov Banten

Reformasi sudah berjalan 13 tahun dan menghasilkan situasi politik-ekonomi yang tidak beraturan dan tak jelas arahnya. Liberalisasi politik disalip oleh liberalisasi ekonomi yang seolah semakin memperkuat adagium “yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya”. Masyarakat seolah semakin direpotkan oleh terbukanya ruang politik yang tak beraturan setelah 32 tahun dikekang oleh Orde Baru. Perubahan-perubahan politik pun hanya berhenti pada tataran prosedural belaka melalui demokratisasi pemilu, menjamurnya partai politik, terbukanya ruang kebebasan pers. Substansi perubahan politik agar rakyat semakin berdaulat seolah dibajak oleh elit-elit politik.

Parlemen

Parlemen

Kondisi di atas juga tercermin dari salah satu wajah demokrasi yaitu Pelembagaan Politik melalui Lembaga Legislatif, Partai Politik dan Sistem Pemilu yang membingkainya. Sejak 1999 Lembaga legislatif terus menuai kritik dari civil society seolah-olah jauh dari rakyat yang diwakilinya. Bahkan saat ini, lembaga legislatif seolah dibombardir oleh kritik masyarakat terhadap perilaku politik yang tidak mencerminkan julukannya sebagai wakil rakyat. Mulai dari kasus korupsi, skandal seks, pemborosan keuangan negara hingga besarnya kepentingan politik fraksional. Menghadapi buruknya citra lembaga legislatif tersebut, Partai politik seolah tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan partai politik ikut dianggap sedang menyusun oligarkhi politik dengan menutup diri dari kritik dan cenderung melakukan pembelaan demi mempertahankan citra guna meraih simpati saat pemilu. Kekuasaan politik seolah menjadi tujuan utama dan terpisahkan dari tujuan bernegara yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu menjadi wajar ketika di tengah masyarakat muncul pertanyaan “Apakah Legislatif sesungguhnya mewakili rakyat atau mewakili Partai Politik?”. Rakyat dengan tegas dan jelas telah mendikotomikan dirinya dengan partai politik karena memang tidak merasakan sentuhan dari partai diluar agenda pemilu.

Sesungguhnya Sistem pemilu yang membingkai partai politik dalam meraih kekuasaan semakin lama semakin menuju pada tujuan mendekatkan calon wakil rakyat dengan konstituennya. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional murni menuju proporsional terbuka. Bahkan sistem pemilu terakhir (Pemilu 2009) berkat putusan MK, penetapan calon terpilih menggunakan cara suara terbanyak. Dengan semakin liberalnya sistem pemilu maka upaya mendekatkan legislatif kepada rakyatnya semakin jelas walaupun masih bersifat prosedural. Tapi disatu sisi partai politik juga tidak ditinggalkan peranannya dalam menentukan daftar calon dan kewenangan untuk melakukan pergantian antar waktu bagi anggotanya. Dengan berbekal kewenangan secara prosedural tersebut terdapat potensi bagi partai politik untuk melakukan penyimpangan dari tujuan ketentuan tersebut yaitu menjamin efektifitas kinerja dan memberikan sanksi bagi anggota legislatif yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Peran penting partai politik terhadap anggota Legislatif adalah adanya ketentuan mengenai penggolongan anggota ke dalam fraksi yang sesungguhnya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi dan tugas anggota MPR, DPR dan DPRD. Namun dalam prakteknya fraksi justru menjadi pengelompokan politik yang seringkali terjadi bias kekuasaan karena anggota fraksi tidak akan berani menentang keputusan fraksi yang kadang-kadang ditentukan oleh segelintir elit pimpinan fraksi.

Sesungguhnya peran fraksi sebagai kepanjangan partai politik di lembaga legislatif ini dapat secara positif dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif dan memberikan sanksi bagi pelanggaran undang-undang misalnya partai segera memecat kadernya yang korupsi, mangkir dari sidang, menerima suap atau gratifikasi dan pelanggaran lainnya.

Dikotomi antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Rakyat sesungguhnya tak perlu terjadi jika Legislatif dan Partai Politik bekerja sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam teori maupun ketentuan formal konstitusional dimana partai politik memiliki fungsi “penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara”. Secara teoritik pun Partai politik di negara berkembang seperti Indonesia memiliki fungsi sebagai alat untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukkannya ke dalam proses pembuatan keputusan.
Cukup hanya dengan melaksanakan fungsinya dengan benar baik secara teoritik maupun secara konstitusional, maka partai politik akan benar-benar menjadi wadah bagi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya dan bukan menjadi musuh bagi rakyat karena sibuk menikmati kekuasaan politik dan ekonomi ditengah kesengsaraan rakyat.

*Artikel disadur dari padepokankebangsaankarangtumaritis.info

Iklan

3 respons untuk ‘LEGISLATIF WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL PARPOL

  1. Please lеt me know if you’гe looқing for a article writer fⲟr yоur weblog.
    Yoou hve ѕome reaⅼly ɡood articles andd I fee I would bbe a good asset.
    Іf уoս ever want to ake some of thhe load off,I’d love tⲟ write ѕome
    material fοr yoᥙr blog in exchange fߋr a link
    back to mine. Pleаse sеnd me an e-mail if interested.
    Kudos!

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.