Demokrasi Terpimpin dan Pancasila


Panglima Besar Revolusi, Soekarno

Panglima Besar Revolusi, Soekarno

Oleh: J.K. Tumakaka
Anggota Dewan Nasional Republik Indonesia

Kata Pembukaan

Didorong oleh kesetiaan pada Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia “PANCASILA” saya susun tulisan ini dari ramuan yang terambil dari sari pidato, ceramah dan ucapan Pemimpin Besar yang kita cinta, Bung Karno, sejak beliau melahirkan PANCASILA, sampai pada saat beliau melahirkan DEMOKRASI TERPIMPIN, juga sesudahnya sampai pada saat tulisan ini disusun.

Tulisan ini jauh belum sempurna, baik mutunya, maupun isinya, terlebih nilainya. Tetapi dengan rendah hati saya memberanikan diri membawa tulisan ini sebagai tanda bakti pada Bangsa, dengan pengharapan, kiranya para sarjana, negarawan, pemimpin dan Rakyat Indonesia, akan menyempurnakan DEMOKRASI TERPIMPIN ini, memperbaiki mutunya, memadatkan isinya, meninggikan nilainya, sebagai sistem politik yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Syukur kehadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, bila tulisan ini terbaca oleh Pemimpin Besar yang kita cinta, BUNG KARNO, yang sudah barang tentu lebih mengetahui PANCASILA dan DEMOKRASI TERPIMPIN itu, lebih dari siapapun juga karena beliaulah bapak Pancasila itu sendiri dan bapak Demokrasi Terpimpin itu sendiri.

Akhirnya saya panjatkan doa ke-Hadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, kiranya dengan berkatNYA tulisan ini dilayakkan menjadi sekedar sumbangan pikiran bagi perkembangan sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA.

Malang, 22 Januari 1959
Penulis

1. Hakekat Revolusi Nasional Indonesia.

Revolusi Nasional Indonesia yang dimulai dengan cetusan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ditinjau dari segi sejarah, adalah lanjutan perjuangan Bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, dalam taraf dan suasana revolusi. Hakekat Revolusi Nasional itu, sebagaimana juga semua revolusi didunia ini, ditentukan oleh tiga hal yang objektif.

Pertama: ditentukan oleh apa yang dihantam oleh revolusi itu,
Kedua: Ditentukan oleh siapa yang menghantam dalam revolusi itu, dan
Ketiga: Ditentukan oleh cita-cita yang diperjuangkan hendak dicapai dengan revolusi tersebut.

Ditinjau dari tiga ukuran ini, maka, Revolusi Nasional Indonesia pada hakekatnya, adalah suatu perlawanan mati-matian terhadap imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme, yang dilakukan oleh seluruh Rakyat Bangsa Indonesia. Bukan oleh suatu golongan tertentu, seperti golongannya George Washington atau Thomas Jefferson atau Thomas Paine atau Paul Rellier dalam Revolusi Amerika, yang berhasil membentuk tentara lalu bertempur dengan tentara kolonial Inggris. Bukan oleh kaum bordjuis yang melawan kaum feodal dan kaum gereja dalam Revolusi Perancis. Bukan oleh suatu kelas yang tertentu, seperti kelas proletar dan tani yang menggugurkan kapitalisme dalam Revolusi Soviet. Bukan juga oleh suatu golongan Rakyat atau suku Bangsa yang tertentu, tetapi adalah suatu perlawanan total dari seluruh golongan Rakyat Indonesia, seluruh Warga Negara Indonesia, seluruh Rakyat Indonesia yang bulat bersatu-padu, untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita Bangsa, yaitu cita-cita untuk hidup merdeka dan bahagia diatas dasar persatuan. Diatas dasar persatuan, karena Revolusi Nasional Indonesia adalah Revolusi seluruh Rakyat yang bersatu padu dan hanya dengan “Persatuan” itu pula cita-cita Bangsa tersebut dapat tercapai. Cita-cita dan dasar persatuan ini jugalah yang tersirat didalam proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang jikalau diucapkan dengan lebih terperinci ialah cita-cita dilapangan politik: untuk menegakkan dan mempertahankan NKRI diatas dasar paham pancasila, merdeka dan berdaulat penuh diatas seluruh wilayah Indonesia dari sabang hingga merauke, sebagai alat ampuh untuk mencapai cita-cita dilapangan sosial: untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Revolusi Nasional Indonesia ini, belum selesai. “Kita baru menyelesaikan babak pertama dari Revolusi yaitu babak Perang Kemerdekaan”. Dengan berkat Maha Kasih Tuhan atas perjuangan seluruh Rakyat Revolusioner Indonesia,”Perang kemerdekaan ini telah menghasilkan pemulihan kembali kedaulatan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia memasuki satu babakan baru dalam Revolusi yaitu, babak “Penyelesaian Revolusi” disegala bidang cita-cita.

Dibidang politik: pengembalian Irian Barat, pembersihan sisa-sisa kolonialisme disegala lapangan dan bidang kehidupan dan penghidupan, pembersihan kaum penyeleweng dan kontra revolusi yang dibarengi oleh agresi dan intervensi asing, dan dibidang sosial: mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Pancasila Dasar Negara.

Revolusi Nasional Indonesia yang dimulai dengan cetusan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu, hanya dapat diteruskan dan diselesaikan bilamana kita tetap setia pada hakekat Revolusi Nasional Indonesia itu sendiri, artinya: setia kepada perlawanan mati-matian terhadap imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme, setia kepsda seluruh Rakyat yang bersatu-padu, setia kepada cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam proklamasi 17 Agustus 1945 itu sendiri, dan yang paling penting dan utama sekali, kesetiaan pada persatuan dan Kesatuan Bangsa yang disertai kesadaran dan keinsyafan bahwa cita-cita bangsa itu, hanya dapat diperjuangkan dan dicapai dengan persatuan seluruh Rakyat Revolusioner Indonesia diatas dasar Pancasila, sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, telah ternyata, bahwa Pancasila bukan saja adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, tetapi terutama sekali Pancasila itu adalah alat pemersatu yang ampuh ternyata telah dapat mempersatukan semua penganut keyakinan agama, golongan Rakyat dan lapisan masyarakat dan suku bangsa Indonesia, baik Islam, Kristen Protestant, Katholik, Hindu Bali, maupun Nasionalis, Sosialis, Borjuis, Marhaenis, kaya dan miskin dan semua suku bangsa yang aneka ragam, rukun dan tenggang menenggang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan Pancasila itu ternyata adalah alat pemersatu yang ampuh, dapat mempersatukan semua golongan Rakyat Revolusioner dalam satu Front Perjuangan melawan imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme dalam “Perang Kemerdekaan” yang lalu.

Revolusi Nasional Indonesia ini hanya dapat diteruskan dan diselesaikan dengan alat “persatuan” itu. Persatuan antara penganut seluruh Agama yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, seluruh golongan Rakyat, seluruh lapisan masyarakat, seluruh suku-suku Bangsa, seluruh Warga Negara Indonesia. Dan persatuan ini hanya dapat tercapai dan terjamin bila kita semua masih tetap setia kepada dasar negara “Pancasila”.

Kita sengaja mempergunakan kata “Dasar Negara”, untuk menghindarkan pertikaian sejauh mungkin dengan kaum agama, yang biasanya menaruhkan Pancasila antagonistis terhadap agama. Pancasila bukan Agama! Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama sekali Pancasila adalah alat mempersatukan yang sudah terbukti gunanya bagi rakyat, bangsa, masyarakat dan negara. Bagi kaum agama hendaknya menilai dan menguji Pancasila dari dua soal.

Pertama: hendaknya dinilai dan diuji apakah Pancasila bertentangan dengan Agama?
Kedua: hendaknya dinilai dan diuji apakah Agama dapat dikembangkan dalam negara yang berdasar Pancasila?

Bahwasanya Pancasila tidak sesempurna Agama ditinjau dari segi keyakinan Agama masing-masing, itu dapat dipahami. Pancasila memang bukan Agama! Tetapi Pancasila tidak bertentangan dengan semua Agama yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Sila pertama dari Pancasila. Oleh karena itu baiklah Pancasila diterima sebagai satu dasar negara tempat seluruh Rakyat Indonesia yang berbeda-beda Agamanya, berbeda-beda golongannya, berbeda-beda lapisannya, berbeda-beda suku Bangsanya, berbeda-beda darah asal turunannya, bersatu padu,”Bhineka Tunggal Ika” dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang satu dengan yang lain, untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita politik dan cita-cita kemasyarakatan diatas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa!

3. Demokrasi Terpimpin adalah Pancasila dalam keadaannya yang dinamis.

Sebagaimana telah kita kemukakan diatas tadi, Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sama cintai. Tetapi Pancasila itu bukan hanya dasar Negara yang statis dan bernilai teoritis belaka. Bila Pancasila di dinamisir dibidang masyarakat atau ekonomi dan atau politik, maka Pancasila itu menjadi suatu sistem yang tidak hanya bernilai teoritis belaka, tetapi bernilai praktis. Demokrasi terpimpin yang dilahirkan Bung Karno, bapak Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia, menurut pendapat kami adalah dimaksudkan untuk menunjukkan isi pengertian “Demokrasi Pancasila” yaitu sila demokrasi atau kedaulatan Rakyat dari Pancasila dalam keadaannya yang dinamis. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang berikut:

Pertama: Bung Karno pencetus ide demokrasi terpimpin tersebut adalah bapak Pancasila itu sendiri.
Kedua: Dalam mengemukakan ide demokrasi terpimpin tersebut Bung Karno terang-terangan menolak demokrasi liberal, tetapi dipihak lain juga tidak pernah menerima demokrasi organis absolute, malahan dengan tegas menolak diktatur.
Ketiga: Dalam mencetuskan demokrasi terpimpin, Bung Karno selalu mengemukakan dan menganjurkan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri, sedang Pancasila digali oleh Bung Karno dari kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.
Keempat: Bung Karno terus menerus menginsyafkan Bangsa Indonesia, bahwa revolusi kita belum selesai, dipihak lain beliau berkata bahwa revolusi hanya dapat dimulai , diselenggarakan dan diselesaikan dengan alat persatuan, sedang dipihak lain beliau menegaskan keyakinannya bahwa Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dapat bersatu padu diatas dasar Pancasila.
Kelima: Sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno dalam bukunya “lahirnya Pancasila” beliau telah berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini “untuk Pancasila dan bahwa Pancasila itulah yang berkobar-kobar didalam dada beliau sejak berpuluh-puluh tahun, ternyata dan terbukti dari pidato-pidato dan tindakan-tindakan beliau sampai sekarang ini, bahwa beliau tidak pernah menyimpang dari garis keyakinan ini.
Keenam: Istilah “terpimpin” dalam “demokrasi terpimpin” telah lazim dipergunakan untuk menunjukkan pengertian Pancasila sebagai sistem, sebagaimana “ekonomi Pancasila” yang tercantum dalam pasal 37 dan 38 U.U.D.S.R.I, telah lazim disebutkan “ekonomi terpimpin”.

Berdasarkan beberapa kenyataan yang kami sebutkan diatas, yakni beberapa kenyataan dari banyak-banyak lagi kenyataan yang tidak tersebutkan, kami berpendapat bahwa demokrasi terpimpin yang dilahirkan Bung Karno, bapak Pancasila itu, adalah Demokrasi Pancasila, yaitu sila demokrasi atau kedaulatan rakyat dari Pancasila dalam keadaannya yang dinamis.

Jikalau kiranya demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi Pancasila, yaitu sila demokrasi dari Pancasila dalam keadaannya yang dinamis, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh terlepas dari sila lain dari Pancasila. Sebab sebagaimana telah berulang-ulang kali oleh bapak Pancasila, Bung Karno, Pancasila, kelima-lima silanya tak boleh dipisah-pisahkan satu sama lain atau diambil sekedar sebagian daripadanya. Tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai hubungan satu dengan lain yang terkait dalam satu kesatuan.

Prof. Mr. Drs. Notonegoro dalam bukunya “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia)” hal. 17, mengatakan “maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Andaikata urut-urutan itu dipandang tidak mutlak, diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila lalu menjadi terpecah belah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu dasar kerohanian bagi Negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila”.

Maka, jikalau sila “demokrasi” atau “kerakyatan” dari Pancasila yang dalam keadaannya yang statis adalah dasar negara, kita dinamisir sebagai sistem politik, maka juga dalam keadaannya yang dinamis ini, tidak boleh dilepas dari lain-lain sila dari Pancasila. Jadi, sila demokrasi atau Kerakyatan itu dalam keadaannya yang dinamis, harus mengabdi pada tiap-tiap sila dari Pancasila dan pada Pancasila itu sendiri sebagai satu kesatuan yang bulat. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan sila demokrasi atau Kerakyatan itu harus sesuai dan dapat mewujudkan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sila Perikemanusiaan, sila Kebangsaan, sila Keadilan Sosial dan Pancasila sendiri sebagai satu kesatuan yang bulat, sehingga terasa nyata-nyata bahwa demokrasi terpimpin itu adalah sila demokrasi atau kerakyatan dari Pancasila dalam keadaannya yang dinamis berupa satu sistem politik yang bulat, dimana didalamnya tidak terdapat norma-norma yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan dibangun diatas satu azas yang tentu, yaitu azas Pancasila.

A. Lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada pokok pikiran diatas, maka demokrasi terpimpin harus dilaksanakan sesuai dengan dan mewujudkan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila. Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila. Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam perwujudannya yang kongkrit adalah agama-agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam “lahirnya Pancasila” Bung Karno mengenai sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam “lahirnya Pancasila” Bung Karno mengenai sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini, antara lain berkata “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Dengan demokrasi terpimpin harus dielakkan hal-hal yang dapat menghambat berkembangnya semua agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi terpimpin harus dilaksanakan dengan keyakinan akan lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa atas jalannya sejarah dunia dan manusia, khususnya sejarah negara dan bangsa Indonesia.

Dan memang ini kenyataannya. Babak perang kemerdekaan dari Revolusi Nasional Indonesia telah menghasilkan pemulihan kembali kedaulatan Republik Indonesia telah menghasilkan pemulihan kembali kedaulatan Republik Indonesia diatas wilayah Indonesia, bukan karena menurut perhitungan hikmah manusia, tetapi nyata-nyata adalah karena berkat pimpinan Tuhan Yang Maha Esa kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia atas tuntutannya yang adil. Dan diatas dasar keyakinan akan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa ini juga, kita memelihara kedaulatan Republik Indonesia yang telah berada ditangan kita sekarang dan meneruskan dan menyelesaikan babakan “penyelesaian revolusi” dari Revolusi Nasional Indonesia.

Jadi demokrasi terpimpin dalam hubungannya dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, adalah satu sistem politik yang dilaksanakan dengan keyakinan akan lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti.

Demokrasi terpimpin selanjutnya harus dilaksanakan sesuai dengan dan mewujudkan sila Peri-Kemanusiaan dari Pancasila. Bung Karno ketika mengusulkan sila Peri-Kemanusiaan ini, dalam “lahirnya Pancasila”, menghubungkan sila Peri-Kemanusiaan ini dengan sila Kebangsaan dari Pancasila. Berkata beliau, antara lain, “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia”. Selanjutnya dalam ceramah Pancasila IV tanggal 22 Juli 1958, pada akhir ceramahnya Bung Karno berkata, antara lain, kita tidak menghendaki supaya nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang chauvinis, tapi nasionalisme yang hidup didalam suasana peri-Kemanusiaan”.

Begitulah halnya kalau sila Kebangsaan kita laksanakan dalam hubungannya dengan sila Peri-Kemanusiaan. Tetapi jikalau sila demokrasi atau kerakyatan kita laksanakan dalam hubungannya dengan sila Peri-Kemanusiaan. Tetapi jikalau sila demokrasi atau kerakyatan kita laksanakan dalam hubungannya dengan sila Peri-Kemanusiaan, maka soalnya harus dilihat dari segi kedudukan manusia didalam pelaksanaan sila demokrasi atau kerakyatan itu. Dalam pelaksanaan sila demokrasi atau kerakyatan dari Pancasila, manusia harus diberi kedudukan sesuai dengan sifat dari Pancasila, manusia harus diberi kedudukan sesuai dengan sifat dan hakekatnya sebagai manusia. Prof. Mr. Notonagoro dalam bukunya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia), hal. 18, dalam menguraikan sila Kemanusiaan dari Pancasila ini, mengatakan antara lain,”bahwa manusia mempunyai dua sifat ialah sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, maka lebih lanjut kemanusiaan dapat dirumuskan sebagai kesesuaian dengan susunan diri manusia atas tubuh dan jiwa dan sifat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial”.

Maka jikalau demokrasi terpimpin kita laksanakan dalam hubungannya dengan sila peri-Kemanusiaan, sesuai dengan kedudukan manusia, harus terdapat keseimbangan antara individu dan masyarakat. Jadi setiap manusia menjalankan demokrasi terpimpin itu dalam kedudukannya sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti. Sebagai individu, ia memperjuangkan cita-citanya, sedangkan sebagai makhluk sosial, ia memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan bakat dan tugasnya dalam masyarakat itu. Sama dengan itu, dalam demokrasi terpimpin harus diwujudkan dan dijaga keseimbangan antara warga negara dan negara, antara rakyat yang berdaulat dan pemerintah yang menjalankan kedaulatan itu, antara demokrasi itu sendiri dan pimpinan. Dalam demokrasi terpimpin harus dijaga, dengan meminjam istilah Ter Haar dalam bukunya beginsel en stelsel v/h Adatrecht,”kosmisch even wicht” keseimbangan dalam hubungan dan susunan “dwi-eka-murti”.

Dengan mewujudkan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti sesuai dengan sifat dan hakekat manusia, sebagaimana yang diuraikan diatas ini, maka kita tidak perlu melibatkan diri pada pertentangan antara individualisme dan kolektivisme yang menurut S.R. Steinmets dalam bukunya inleiding tot de Sociologie (2e druk, Harleem 1942, halaman 160) “adalah pertentangan yang azasi dalam pertumbuhan masyarakat”, (dikutip dari buku Dr. A. Lysen, Individu dan masyarakat, cetakan kedua, Bandung s’Gravenhage-halaman 5), oleh karena dalam demokrasi terpimpin individu diakui sebagai makhluk yang merdeka dibidang politik dan sosial, asal saja ia jalankan itu dalam keseimbangan dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial yang seharusnya pula mementingkan Negara dan Masyarakatnya.

Jadi, demokrasi terpimpin dalam hubungannya dengan sila Peri-Kemanusiaan, adalah satu sistem politik yang mengakui individu sebagai pendukung cita-cita politik yang bebas (demokrasi politik), tetapi juga mengakui manusia sebagai makhluk sosial pendukung kepentingan masyarakat sesuai bakat dan tugasnya dalam masyarakat itu (demokrasi fungsionil) seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti.

C. Persatuan yang bulat, bersatu padu.

Demokrasi terpimpin selanjutnya harus dilaksanakan sesuai dengan dan terutama mewujudkan sila Kebangsaan dari Pancasila. Kata Bung Karno dalam bukunya “lahirnya Pancasila”, kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bulat bersatu-padu.

Sesuai dengan sila kebangsaan dari Pancasila ini, maka demokrasi terpimpin harus dapat mempersatukan semua golongan agama sebagai organisasi, semua paham, aliran dan kepentingan dalam negara, semua lapisan dalam masyarakat Indonesia, semua suku bangsa Indonesia. Mempersatu-padukan penganut agama, Islam, Protestant, Katholik dan Hindu Bali. Mempersatukan Nasionalis, Sosialis, Marhaenis, si kaya dan si miskin. Mempersatupadukan semua Warga negara Indonesia. Semua bulat bersatu padu.

D. Demokrasi Sosial disamping Demokrasi Politik.

Demokrasi terpimpin selanjutnya harus dilaksanakan sesuai dengan dan untuk mewujudkan sila Keadilan Sosial dari Pancasila. Bung Karno dalam bukunya “lahirnya Pancasila” mengenai sila keadilan sosial ini, antara lain berkata, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta Rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapipun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya, badan permusyawaratan yang kita buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardiheid.

Dari ucapan Bung Karno, bapak Pancasila ini jelas apa yang dimaksudkannya, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam banyak pidatonya, ialah “demokrasi ekonomi disamping demokrasi politik” yang dinamakan oleh Bung Karno dengan istilah demokrasi sosial,”Sociale democratie” suatu istilah yang berasal dari Adler seorang sosialis dari Wina.

Dari segi lain, yaitu dari segi kedudukan manusia dalam masyarakat, disini dikehendaki keseimbangan antara kebebasan dan kekuasaan rakyat didalam lapangan kenegaraan dengan kebebasan dan kekuasaan rakyat didalam lapangan sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai pula dengan kesimpulan yang kita tarik ketika diatas kita bicarakan demokrasi terpimpin yang sesuai dengan sila Peri-Kemanusiaan dari Pancasila yaitu agar demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan mewujudkan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti.

Jadi sesuai dengan dan untuk mewujudkan sila Keadilan Sosial, maka dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin harus terjamin adanya demokrasi sosial disamping demokrasi politik, atau dengan kata lain, demokrasi terpimpin dalam hubungan dengan sila Keadilan Sosial, adalah satu sistem politik yang menghendaki terwujudnya demokrasi sosial disamping demokrasi politik, seimbang, tidak berat sebelah, dalam hubungan dwi-eka-murti dalam demokrasi terpimpin!

E. Kedaulatan berada ditangan Rakyat.

Perlu juga dikemukakan disini, yaitu sila demokrasi atau Kedaulatan Rakyat itu sendiri. Diatas, kita telah kemukakan pendapat bahwa demokrasi terpimpin yang dilahirkan oleh Bung Karno bapak Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia itu, adalah demokrasi Pancasila, yaitu sila demokrasi atau kedaulatan Rakyat dari Pancasila dalam keadaannya yang dinamis. Sesuai dengan pendapat ini maka dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan sila demokrasi atau Kedaulatan Rakyat dari Pancasila itu sendiri. Kedaulatan di Indonesia harus tetap berada ditangan Rakyat Indonesia yang bulat bersatu-padu, seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demokrasi terpimpin harus dijaga dan dicegah agar kedaulatan tidak dipegang oleh orang seorang, juga tidak oleh Negara, juga tidak oleh golongan Rakyat betapa penting dan besarnya golongan itu sekalipun, juga tidak oleh klassa, tetapi kedaulatan harus tetap berada ditangan Rakyat Indonesia yang bulat bersatu-padu, seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti, dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

F. Semangat gotong royong demokrasi terpimpin.

Dan bila demokrasi terpimpin dilaksanakan sebagai satu sistem politik yang bulat, maka demokrasi terpimpin itu harus dilaksanakan sesuai dan mewujudkan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat pula. Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dinamakan oleh Bung Karno, bapak Pancasila, dengan istilah “gotong royong”. Berkata Bung Karno, bapak Pancasila dalam bukunya “lahirnya Pancasila”, “Jikalau saya peras yang kelima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”.

“Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua”.

Gotong royong ini bukan saja satu perkataan Indonesia yang tulen, tetapi jugs adalah kepribadian Bangsa Indonesia sendiri,”berust rechtstreeks op een regel van adatrecht”,kata Ter Haar dalam bukunya Beginselen en Stelsel v/h Adatrecht, hal. 121.

Ada lima unsur pokoj gotong royong, sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat asli Indonesia. Pertama, gotong royong mengandung unsur magis religius, yaitu kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan yang tidak terlihat dan tidak teraba oleh manusia biasa, sebagai asal mula dan yang melindungi dan yang juga memelihara segala yang nampak dan yang hidup didunia ini.

Oleh karena itulah maka dalam hendak bergotong-royong selalu didahului, disertai dan diakhiri dengan upacara-upacara adat yang menunjukkan kepercayaan yang magis religius. Kedua, para peserta gotong royong, menyelenggarakan dan melaksanakan gotong royong dengan sukarela, sama hak dan sama kewajiban masing-masing peserta, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih didalamnya. Ketiga, semua peserta bersatu padu dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang diantara yang satu dengan yang lainnya. Keempat, gotong royong diselenggarakan dan dilaksanakan sebagai hasil keputusan musyawarah, bulat suara, bulat pakat diantara peserta. Dan kelima, gotong royong diselenggarakan dan dilaksanakan adalah untuk kepentingan bersama dalam masyarakat itu.

Gotong royong inilah yang kemudian digali kembali oleh Bung Karno, bapak Pancasila dan dilahirkan dengan istilah yang lebih modern, yaitu “Pancasila” dengan lima silanya itu.

Demokrasi terpimpin harus dilaksanakan dengan semangat gotong royong! Gotong royong menghendaki persatuan yang bulat, bersatu padu dari para pesertanya. Semua peserta mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Bekerja sama dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang-menenggang. Didalamnya selalu dipelihara keseimbangan hak dan keseimbangan kewajiban, tidak berat sebelah. Dan sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yang religius maka didalamnya diyakini lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi, pelaksanaan demokrasi terpimpin yang sesuai dengan dan untuk mewujudkan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat, dapat kita namakan dengan “demokrasi gotong royong”, yaitu suatu sistem politik yang menghendaki kerjasama, sama hak dan sama wajib dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang diantara Rakyat Indonesia yang bulat bersatu padu sebagai bangsa, seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kepentingan dan kebahagiaan bersama!

G. Tujuan “karya” demokrasi terpimpin.

Pada akhirnya janganlah dilupakan, bahwa demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem politik yang dilahirkan oleh Bung Karno, bapak Pancasila, untuk satu tujuan yang tertentu, yaitu, suatu sistem politik yang bertujuan menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia yang telah dimulai dengan cetusan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut.

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka demokrasi terpimpin menghendaki “karya” seluruh bangsa Indonesia yang bulat bersatupadu,”karya” semua potensi Nasional Indonesia, serta untuk menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat didalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sesuai dengan tujuan itu, demokrasi terpimpin tersebut dapat pula dinamakan “demokrasi karya” yang menghendaki karya seluruh Rakyat Indonesia yang bulat bersatu padu sebagai bangsa, seimbang dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bekerja sama dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang, menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, serta menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

H. Unsur-unsur pokok dari demokrasi terpimpin.

Jikalau demokrasi terpimpin sebagaimana yang diuraikan diatas ini hendak dijelmakan dalam rangka ketata-negaraan yang kongkrit, maka hendaklah diperhatikan unsur-unsur pokok dari demokrasi terpimpin tersebut, yaitu:

1. Keyakinan akan lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedaulatan berada ditangan Rakyat yang bulat bersatu padu;
3. Keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti;
4. Semangat gotong royong, sama hak, sama wadjih, kerjasama dalam suasana kekekuargaan, rukun dan tenggang menenggang;
5. Karya penyelenggaraan dan pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Unsur-unsur pokok ini harus dijelmakan didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.