Alat Demokrasi Terpimpin


Panglima Besar Revolusi, Soekarno

Panglima Besar Revolusi, Soekarno

Oleh: J.K. Tumakaka
Anggota Dewan Nasional Republik Indonesia

Kata Pembukaan

Didorong oleh kesetiaan pada Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia “PANCASILA” saya susun tulisan ini dari ramuan yang terambil dari sari pidato, ceramah dan ucapan Pemimpin Besar yang kita cinta, Bung Karno, sejak beliau melahirkan PANCASILA, sampai pada saat beliau melahirkan DEMOKRASI TERPIMPIN, juga sesudahnya sampai pada saat tulisan ini disusun.

Tulisan ini jauh belum sempurna, baik mutunya, maupun isinya, terlebih nilainya. Tetapi dengan rendah hati saya memberanikan diri membawa tulisan ini sebagai tanda bakti pada Bangsa, dengan pengharapan, kiranya para sarjana, negarawan, pemimpin dan Rakyat Indonesia, akan menyempurnakan DEMOKRASI TERPIMPIN ini, memperbaiki mutunya, memadatkan isinya, meninggikan nilainya, sebagai sistem politik yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Syukur kehadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, bila tulisan ini terbaca oleh Pemimpin Besar yang kita cinta, BUNG KARNO, yang sudah barang tentu lebih mengetahui PANCASILA dan DEMOKRASI TERPIMPIN itu, lebih dari siapapun juga karena beliaulah bapak Pancasila itu sendiri dan bapak Demokrasi Terpimpin itu sendiri.

Akhirnya saya panjatkan doa ke-Hadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, kiranya dengan berkatNYA tulisan ini dilayakkan menjadi sekedar sumbangan pikiran bagi perkembangan sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA.

Malang, 22 Januari 1959
Penulis

1. Partai dan Golongan Fungsionil

Pemegang Kedaulatan dalam demokrasi terpimpin sudah jelas kita ketahui, yaitu, Rakyat Indonesia yang bulat bersatu padu. Persoalan sekarang, ialah bagaimana cara menggolong-golongkan Rakyat yang bulat bersatu padu itu, dalam organisasi-organisasi yang akan menjadi alat demokrasi terpimpin tersebut.

Untuk menentukan syarat-syarat penggolongan Rakyat dalam organisasi-organisasi sebagai alat demokrasi terpimpin, kita harus mempertimbangkan dua hal:

Pertama: kedudukan manusia sebagai penyelenggara dan pelaksana demokrasi terpimpin tersebut, dan

Kedua: cita-cita Bangsa yang hendak diselenggarakan dan dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin tersebut.

Ditinjau dari segi kedudukan manusia sebagai penyelenggara dan pelaksana dari demokrasi terpimpin, maka penggolongan rakyat dalam organisasi-organisasi harus disesuaikan dengan kedudukan rangkap manusia dalam demokrasi terpimpin, maka penggolongan rakyat dalam organisasi-organisasi harus disesuaikan dengan kedudukan rangkap manusia dalam demokrasi terpimpin, yaitu manusia sebagai individu pendukung cita-cita politik dan sebagai makhluk sosial pendukung kepentingan masyarakat. Sebagai individu pendukung cita-cita, ia bergolong dengan individu lain yang sepaham dan secita-citanya, sedang sebagai makhluk sosial pendukung kepentingan masyarakat ia tergolong dengan makhluk sosial lainnya yang sebakat dan setugasnya dalam masyarakat.

Ditinjau dari segi cita-cita Bangsa yang hendak diselenggarakan dan dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin, maka penggolongan Rakyat dalam organisasi-organisasi harus disesuaikan dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu, cita-cita politik untuk hidup merdeka dan berdaulat penuh lahir dan batin serta cita-cita sosial untuk hidup bahagia, lahir yang makmur dan rohani yang sejahtera, didalam satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Cita-cita politik dan cita-cita sosial, dwi-eka-murti sebagai cita-cita Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita politik, maka setiap rakyat bebas bergolong satu sama lain dengan yang sepaham dan secita-citanya dalam rangka menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, sedang untuk mewujudkan cita-cita sosial, setiap Rakyat tergolong satu sama lainnya dengan yang sebakat dan setugasnya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tersebut.

Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai penyelenggara dan pelaksana demokrasi terpimpin dan sesuai pula dengan cita-cita Bangsa yang hendak diselenggarakan dan dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin tersebut, tegasnya, sesuai dengan demokrasi terpimpin sebagai yang telah kita uraikan diatas tadi, maka didalam masyarakat Indonesia dikenal dua macam organisasi penggolongan warga negara Indonesia sebagai alat Demokrasi Terpimpin.

Pertama: Organisasi penggolongan warga negara Indonesia menurut cita-cita (ideologi politik) dalam rangka menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penggolongan ini adalah penggolongan individu sebagai pendukung ideologi yang kita sebut “partai”. Partai ini didirikan orang dengan sengaja untuk menghimpun individu-individu yang sepaham dan secita-cita. Tiap-tiap individu bebas menentukan cita-citanya dan bergolong dengan individu-individu yang lain yang sepaham dan secita-citanya.

Kedua: Organisasi penggolongan warga negara Indonesia menurut bakat, tugas pekerjaan dan kepentingan dalam pelaksanaan cita-cita Bangsa yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penggolongan ini adalah penggolongan pelaksana sebagai pendukung kepentingan masyarakat, yang kita sebut “Golongan Fungsionil”. Golongan ini adalah menurut kenyataan yang ada dalam masyarakat. Golongan ini telah ada dalam masyarakat dengan semau atau tidak semau masyarakat itu. Buruh tidak didirikan, tani demikian juga. Jadi golongan fungsionil itu pada hakekatnya sudah ada dalam masyarakat, tinggal menggolongkannya dalam organisasi penggolongan. Golongan fungsionil digolong menurut bakatnya yang sudah ada padanya dan tugas pekerjaan yang sementara sudah dilaksanakan bersama-sama anggota-anggota masyarakat yang lain dengan tidak mempersoalkan cita-cita politik apa yang dianutnya masing-masing.

2. Front Nasional

Akan tetapi dengan menggolong masyarakat dalam dua macam penggolongan saja, unsur: persatuan, bulat bersatu padu, unsur: dwi-eka-murti keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti, semangat gotong royong, kerjasama dalam suasana rukun dan tenggang menenggang dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan Karya, penyelenggaraan cita-cita Bangsa, dari demokrasi terpimpin belum dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan unsur-unsur demokrasi terpimpin ini maka golongan-golongan fungsionil harus digalang dan dihimpun didalam suatu Front Nasional sebagai suatu organisasi penggalang seluruh potensi Nasional. Front Nasional ini harus merupakan penggalangan persatuan yang bulat bersatu-padu dan kerjasama semua golongan fungsionil dalam masyarakat Indonesia, rukun dan tenggang menenggang, sehingga Front Nasional dapat mencerminkan masyarakat Indonesia yang bulat bersatu padu, dan gotong royong.

Front Nasional sebagai gambaran kenyataan masyarakat Indonesia yang bulat bersatu padu, pendukung kepentingan masyarakat Indonesia itu, menjadi imbangan partai-partai sebagai gambaran cita-cita individu, pendukung ideologi politik dalam masyarakat Indonesia. Dan didalam Front Nasional semua golongan pelaksana dan pendukung kepentingan masyarakat Indonesia yang bulat dan bersatu padu (pelaksana dan pendukung pola cita-cita Bangsa Indonesia) digalang untuk mengusahakan penyelenggaraan dan pelaksanaan secara kolektif terlaksananya cita-cita Bangsa Indonesia yang dicetuskan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Front Nasional harus merupakan pelopor dan pemimpin pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia, disegala bidang kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia. Front Nasional merupakan penggalang potensi Nasional, merupakan potensi Karya seluruh Bangsa untuk menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang telah dituangkan dalam pola cita-cita Bangsa yang kongkrit yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional dan yang telah pula diresmikan menjadi Undang-Undang Nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Front Nasional jadinya, merupakan alat penyaluran demokrasi dari bawah keatas dan dari arah sebaliknya, menjadi penyaluran Karya penyelenggaraan dan pelaksanaan demokrasi dari atas ke bawah, yang berbentuk persatuan kerjasama dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang antara semua Golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia, sesuai dengan unsur dwi-eka-murti demokrasi terpimpin. Front Nasional merupakan penggalang potensi pelaksana cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan tujuan Karya demokrasi terpimpin.

Jadi, alat demokrasi terpimpin, ialah Partai sebagai penghimpun individu-individu secita-cita dalam masyarakat Indonesia dan Golongan Fungsionil yang digalang dan dihimpun didalam suatu Front Nasional sebagai suatu organisasi penggalang seluruh potensi Nasional.

3. Golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia.

A. Batasan Golongan Fungsionil.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Golongan Fungsionil adalah alat demokrasi terpimpin berupa organisasi penggolongan warga negara Indonesia menurut bakat, tugas pekerjaannya dan kepentingannya dalam pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dari batasan ini jelas bahwa golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia ditentukan oleh dua hal.

Pertama, ditentukan oleh hakekat cita-cita Bangsa Indonesia dan
Kedua, ditentukan oleh peranan golongan menurut bakat, tugas pekerjaan dan kepentingan dalam pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut.

Hakekat cita-cita Bangsa Indonesia telah kita uraikan diatas. Untuk menentukan peranan golongan dalam pelaksanaan cita-cita Bangsa harus ditinjau dari babakan perjuangan Nasional Indonesia. Telah kita kemukakan diatas bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan Nasional Indonesia memasuki suatu babak dan suasana revolusi, yaitu, Revolusi Nasional Indonesia. Pelaksanaan cita-cita Bangsa dalam Revolusi Nasional sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat kita babak dalam dua babak,”Perang Kemerdekaan” dan babak “Penyelesaian Revolusi.”

B. Pelaksana Revolusi Babak “Perang Kemerdekaan.”

Dalam babak Revolusi Perang Kemerdekaan (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949), kita kenal mereka itu yang menjadi pendobrak dan pelaksana bermula dari Revolusi Nasional Indonesia, mereka ini adalah Angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kita kenal mereka itu yang bergolong secara wajar dalam kesatuan-kesatuan Laskar Rakyat, TKR, TNI, ALRI, AURI, Polisi, berjuang bahu membahu dengan Rakyat dan Pemerintah di front depan Perang Kemerdekaan.

Mereka ini sekarang, ada yang masih tetap dalam dinas aktif Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi dan ada pula yang telah menjadi Veteran Pejuang Kemerdekaan. Mereka ini semua adalah golongan Angkatan Bersenjata kita.

Dibaris belakang kita melihat pejuang pelaksana cita-cita Bangsa Indonesia: Golongan Tani, Golongan Buruh dan Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, masing-masing menurut bakat, tugas pekerjaannya dan kepentingannya melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia.

Dipihak lain Golongan Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu/Bali, semuanya bahu membahu ikut melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia. Mereka ini adalah Golongan Alim Ulama. Dipihak lain lagi kita lihat golongan cendikiawan, guru dan pendidik, seniman, wartawan, pemuda, wanita, warga negara peranakan, tokoh daerah-daerah, semuanya bahu-membahu bersatu padu, diilhami oleh semangat gotong royong, masing-masing menurut bakat, tugas pekerjaan dan kepentingannya, berjuang melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia. Mereka ini adalah golongan Fungsionil jasa.

C. Pelaksana Revolusi Babak “Penyelesaian Revolusi”.

Dalam babak pembersihan sisa-sisa kolonialisme disegala lapangan dan bidang kehidupan dan penghidupan, pembersihan kaum penyeleweng dan Kontra Revolusi yang kadang-kadang diselingi dengan perang lawan agresi dan intervensi asing (27 Desember, sampai sekarang ini), Golongan-golongan Fungsionil yang menjadi pelaksana cita-cita Bangsa dalam Perang Kemerdekaan ditambah dengan barisan OPR dan OKD yang mendampingi Angkatan Bersenjata kita, mereka itulah juga pelaksana cita-cita Bangsa dalam Revolusi Pembersihan ini. Semua itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang diperjuangkan mati-matian dalam Revolusi Nasional Indonesia yang diperjuangkan mati-matian dalam Revolusi Nasional Indonesia yang telah dimulai dengan cetusan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Mereka telah berjuang, mereka sedang berjuang, mereka akan terus berjuang hingga selesainya Revolusi Nasional Indonesia, hingga Irian Barat kembali kepangkuan Republik Indonesia, hingga sampai masyarakat yang adil dan makmur terlaksana.

D. Perincian Golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia.

Jadi, Golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari segi pelaksana cita-cita Bangsa Indonesia yang diperjuangkan dalam revolusi Nasional Indonesia yang dimulai dengan cetusan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah:

I. Angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945.

II. Angkatan Bersenjata:
1. Angkatan Darat,
2. Angkatan Laut,
3. Angkatan Udara,
4. Polisi,
5. Veteran Pejuang Kemerdekaan,
6. OPR dan OKD.

III. Tani.

IV. Buruh/Pegawai Negeri.

V. Pengusaha Nasional.

VI. Alim Ulama:
1. Islam,
2. Kristen Protestan,
3. Katolik,
4. Hindu/Bali.

VII. Jasa:
1. Cendikiawan,
2. Guru dan Pendidik,
3. Seniman,
4. Wartawan,
5. Pemuda,
6. Wanita,
7. Warga negara peranakan,
8. Tokoh dari Daerah-daerah.

Mereka itulah Golongan Fungsionil dalam masyarakat Indonesia. Mereka itulah Pejuang pelaksana cita-cita Bangsa Indonesia. Dulu, kini dan nanti!

Iklan

Satu respons untuk “Alat Demokrasi Terpimpin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.