Kedudukan Kepala Negara Dalam Demokrasi Terpimpin.


Panglima Besar Revolusi, Soekarno

Panglima Besar Revolusi, Soekarno

J.K. Tumakaka
Anggota Dewan Nasional Republik Indonesia

Kata Pembukaan

Didorong oleh kesetiaan pada Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia “PANCASILA” saya susun tulisan ini dari ramuan yang terambil dari sari pidato, ceramah dan ucapan Pemimpin Besar yang kita cinta, Bung Karno, sejak beliau melahirkan PANCASILA, sampai pada saat beliau melahirkan DEMOKRASI TERPIMPIN, juga sesudahnya sampai pada saat tulisan ini disusun.

Tulisan ini jauh belum sempurna, baik mutunya, maupun isinya, terlebih nilainya. Tetapi dengan rendah hati saya memberanikan diri membawa tulisan ini sebagai tanda bakti pada Bangsa, dengan pengharapan, kiranya para sarjana, negarawan, pemimpin dan Rakyat Indonesia, akan menyempurnakan DEMOKRASI TERPIMPIN ini, memperbaiki mutunya, memadatkan isinya, meninggikan nilainya, sebagai sistem politik yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri.

Syukur kehadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, bila tulisan ini terbaca oleh Pemimpin Besar yang kita cinta, BUNG KARNO, yang sudah barang tentu lebih mengetahui PANCASILA dan DEMOKRASI TERPIMPIN itu, lebih dari siapapun juga karena beliaulah bapak Pancasila itu sendiri dan bapak Demokrasi Terpimpin itu sendiri.

Akhirnya saya panjatkan doa ke-Hadirat Maha Kasih Tuhan Yang Maha Esa, kiranya dengan berkatNYA tulisan ini dilayakkan menjadi sekedar sumbangan pikiran bagi perkembangan sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA.

Malang, 22 Januari 1959
Penulis

1. Kepala Negara adalah Perwujudan Demokrasi Terpimpin.

Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya ketika membicarakan Pemerintah dalam demokrasi terpimpin diatas, disamping sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam Negara, Presiden juga merangkap “Kepala Negara”.

Kepala Negara dalam demokrasi terpimpin adalah perwujudan dari demokrasi terpimpin, maka kedudukan Kepala Negara harus merupakan kedudukan yang mempersatukan semua penganut Agama, semua paham dan aliran serta kepentingan, semua lapisan dan suku Bangsa dalam masyarakat dan Negara Indonesia.

Kedudukan ini merupakan tumpuan dari segala paham yang tumbuh dalam Negara. Merupakan lautan tempat segala aliran dalam Negara bermuara. Merupakan Bangsa itu sendiri tempat segala suku Bangsa beribu. Sebagai perwujudan unsur keseimbangan dwi-eka-murti dari demokrasi terpimpin, maka kedudukan Kepala Negara merupakan penjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara Rakyat dan pemimpin, antara Rakyat dan Pemerintah, antara demokrasi itu sendiri dan pimpinan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti.

Sebagai perwujudan semangat gotong royong dari demokrasi terpimpin, maka Kepala Negara merupakan penggembleng semangat gotong royong dalam suatu kerjasama yang rukun dan tenggang-menenggang antara penganut semua kepercayaan agama dalam Negara, antara semua paham dan aliran serta kepentingan dalam Negara, antara semua suku Bangsa dalam Negara semua untuk semua dalam melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan sebagai perwujudan tujuan karya dari demokrasi terpimpin, maka kedudukan Kepala Negara merupakan tenaga pendorong perjuangan Bangsa, Rakyat dan Negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Bangsa yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan singkat dapat kita katakan, bahwa Kepala Negara dalam demokrasi terpimpin adalah: Penjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, penjaga keseimbangan dalam masyarakat dan Negara, penggembleng semangat gotong royong, pendorong pelaksanaan cita-cita Bangsa, yang tersirat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

Ia adalah apinya Revolusi. Ia adalah Gatot Kacanya Revolusi. Ia adalah geloranya Revolusi. Ia adalah penjelmaan demokrasi terpimpin itu sendiri.

2. Kedudukan Kepala Negara dalam rangka ketatanegaraan.

Sesuai dengan kedudukan yang telah diuraikan diatas, maka meskipun dalam rangka ketatanegaraan Kepala Negara itu sebagai Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam Negara, ia tidak menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Presiden mengangkat Menteri-menteri Negara sebagai pembantunya dan bertanggungjawab penuh padanya. Ia tidak menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari oleh karena bila terjadi suasana ketidakseimbangan antara Pemerintah dan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang telah kita uraikan ketika membicarakan Pemerintah dalam demokrasi terpimpin, Kepala Negara sebagai perwujudan demokrasi terpimpin harus turun tangan memulihkan kembali keseimbangan antara Pemerintah dan Perwakilan Rakyat. Sebagai penjaga keseimbangan ini, meskipun pada hakekatnya Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam Negara, tetapi dalam pemerintahan sehari-hari ia tidak didudukkan pada kedudukan yang memihak.

Untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan Negara, Kepala Negara berhak menyatakan Negara dalam keadaan bahaya bilamana dianggapnya ada gangguan keseimbangan dalam masyarakat dan Negara serta sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ia akan berusaha memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat dan Negara.

Untuk menjaga keseimbangan antara Negara dan Negara-negara lain, Kepala Negara mengangkat Wakil-wakil Negara pada Negara-negara lain dan menerima Wakil Negara-negara lain pada Negara.

Untuk menjaga keseimbangan dilapangan peradilan, Presiden diberi hak memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Sebagai penjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, masyarakat dan Negara, Kepala Negara tidak boleh ditempatkan pada kedudukan yang memihak. Ia duduk dipucuk pimpinan Negara, diatas semua paham, aliran dan kepentingan dalam Negara. Dari tempat ini ia akan mempersatukan dalam rangka kesatuan Bangsa, masyarakat dan Negara, sambil menjaga keseimbangan didalam persatuan dan kesatuan itu.

Sebagai penggembleng semangat gotong royong dan pendorong karya Bangsa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Bangsa yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan keyakinan akan lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa, maka Kepala Negara harus dapat bertemu dengan Rakyat, sewaktu-waktu ia perlukan, atau sewaktu-waktu Rakyat membutuhkannya, ataupun sewaktu-waktu keadaan membutuhkannya.

Sebagai perwujudan demokrasi terpimpin, maka segala urusan yang penting yang menyangkut Bangsa, Masyarakat dan Negara, diselenggarakan dan dilaksanakan dengan setahu dan restu Kepala Negara.

Kedudukan Kepala Negara dalam demokrasi terpimpin sebagai yang kita uraikan diatas ini, adalah kedudukan Kepala Negara menurut kepribadian Bangsa Indonesia sendiri!

Pendapat Umum (Public Opinion).

Pembentukan pendapat umum, adalah syarat mutlak dalam demokrasi terpimpin. Pertama-tama, oleh karena kemauan Rakyat yang berdaulat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan Rakyat ini tidak dapat diukur dengan hasil pemilihan berkala saja.

“Penyelidikan pendapat umum akan merupakan suatu alat baru untuk menyatakan pendapat dalam susunan demokrasi, yang mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada penyeteman pada waktu ada pemilihan (yang disusul dengan suatu masa, masa bodoh dikalangan pemilih-pemilih)”.

Kedua, sebagaimana kita telah kemukakan diatas ketika membicarakan kedudukan Kepala Negara dalam demokrasi terpimpin, Kepala Negara sebagai perwujudan demokrasi terpimpin berkewajiban dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa, menjaga persatuan Bangsa, menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan Negara, menggembleng semangat gotong royong, mendorong karya Bangsa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Bangsa yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Alat penolong utama bagi Kepala Negara dalam menunaikan tugasnya yang berat ini, ialah, pendapat umum yang terbentuk secara jujur dan objektif oleh alat-alat pembentuk pendapat umum, misalnya: pers, film dan radio. Disinilah letak tugas dan tanggungjawab pers, film dan radio pada Bangsa, masyarakat dan Negara.

Dalam susunan demokrasi liberal pembentukan pendapat umum itu, didasarkan pada penerangan yang sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya. Sebaliknya, dalam susunan demokrasi organis, absolutis-diktatur, penerangan itu lebih bersifat propaganda yang disodorkan dari pihak yang memegang kekuasaan. Tetapi dalam demokrasi terpimpin, pembentukan pendapat umum itu didasarkan atas kesatuan perpaduan yang seimbang antara pendapat subjektif yang dikeluarkan dengan bebas oleh dan dari Rakyat yang memegang kedaulatan dalam Negara, dan penerangan yang jujur dan objektif, tentang kepentingan dan cita-cita bersama yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, dalam demokrasi terpimpin, alat-alat pembentuk pendapat umum, berdasar pada penerangan yang sebebas-bebasnya, dilain pihak ia menjadi alat penerangan yang bersifat penganjur persatuan dan kesatuan yang didalamnya terdapat keseimbangan, penggemblengan semangat gotong royong, pendorong karya Bangsa untuk menyelenggarakan cita-cita Bangsa yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibawah lindungan dan pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan.

1. Dari uraian diatas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi terpimpin, bukan demokrasi yang berasal dari individualisme yang melahirkan liberalisme, lalu melahirkan kapitalisme dan kolonialisme, yang kemudian melahirkan imperialisme, yang telah kita lawan mati-matian dalam Revolusi Nasional kita, dan bukan juga demokrasi yang berasal dari kolektivisme yang melahirkan organisme dan absolutisme, lalu melahirkan diktatur, yang bukan tujuan Revolusi Nasional kita. Demokrasi terpimpin adalah Pancasila dalam keadaannya yang dinamis dilapangan politik, ia berasal dari Pancasila, berdasar pada Pancasila, yang menghendaki persatuan dan kesatuan kedudukan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, menghendaki kerjasama dalam suasana kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang antara individu dan masyarakat, menurut tujuannya, menghendaki Karya Bangsa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan hakekat cita-cita manusia untuk merdeka jasmani dan rohani yang sejahtera.

2. Demokrasi terpimpin tidak dijalankan oleh golongan rakyat, betapa penting dan besarnya golongan itu sekalipun, tidak dijalankan oleh klassa, tidak juga dijalankan oleh seorang Raja, tidak pula dijalankan oleh seorang diktatur, akan tetapi dijalankan oleh seluruh Rakyat yang berdaulat, bulat bersatu-padu, bergotong royong, dalam keseimbangan, menyelenggarakan dan melaksanakan cita-cita Rakyat yang berdaulat itu sendiri.

3. Dengan demokrasi terpimpin, tidak perlu kita melibatkan diri pada pertentangan antara individualisme dan kolektivisme, karena dengan demokrasi terpimpin individu boleh memperjuangkan cita-citanya sambil menjaga kepentingan kolektif.

4. Unsur mempersatukan (bulat bersatu padu), unsur dwi-eka-murti (keseimbangan dalam hubungan dan susunan dwi-eka-murti), semangat gotong royong (kerjasama dalam susunan kekeluargaan, rukun dan tenggang menenggang), dan tujuan Karya (penyelenggaraan dan pelaksanaan cita-cita Bangsa) dari demokrasi terpimpin itu, mewujud didalam Perwakilan Rakyat yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia yang mewujudkan demokrasi politik dan demokrasi sosial, mewujud dalam Partai sebagai himpunan dan penggalangan individu pendukung cita-cita dan dalam Front Nasional sebagai himpunan dan penggalangan Golongan Fungsionil pendukung kepentingan masyarakat, dan mewujud dalam kedudukan Kepala Negara sebagai penjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, penjaga keseimbangan dalam masyarakat dan Negara, penggembleng semangat gotong royong Rakyat, dan pendorong Karya Bangsa, Rakyat dan Negara untuk melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

5. Dan sebagai kesimpulan yang terakhir dapat kita kemukakan bahwa demokrasi terpimpin adalah sistem yang sesuai dan menurut kepribadian Bangsa Indonesia sendiri, yang menempatkan Bangsa dan Negara Indonesia diluar pihak manapun dalam pergaulan internasional. Demokrasi terpimpin sebagai Pancasila dalam keadaannya yang dinamis dilapangan politik, merupakan suatu sistem yang bulat dan dapat dimasukkan dalam sistem hukum Konstitusi positif Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.