Dongkrak Antik Mata Uang Rupiah


de javasch bank

de javasch bank

Penguatan Mata Uang Rupiah (II)

Republik Indonesia sejak masa kemerdekaan pada 1945 hingga kini tidak sepenuhnya mengalami kesusahan dan kesulitan. Setidaknya sejak merdeka Republik Indonesia mengalami beberapa kali transformasi pemerintahan. Dimulai dari terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949, terbentuknya Dewan Konstituante pada 1950, hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1966, Republik Indonesia mengalami pasang surut.

Berdasarkan riset pustaka PALAPA POS, sedikit sekali yang mengemukakan keberhasilan perekonomian Indonesia, terutama di bidang keuangan, di masa-masa pergolakan kemerdekaan. Republik Indonesia memulai kebijakan keuangannya dengan menominasikan Bank Java (De Javasche Bank, berdiri 1828) dan Bank Negara Indonesia (BNI, berdiri 1946) untuk ditransformasi menjadi Bank Sentral atau Bank Indonesia (BI) pada 1953. Berdasarkan pertimbangan aset nasional, peralihan dari Hindia Belanda menuju Republik Indonesia merdeka maka dipilih Bank Java menjadi Bank Sentral atau Bank Indonesia seperti yang kita kenal sekarang.

Ditengarai terpilihnya Bank Java disebabkan Republik Indonesia melakukan peralihan aset nasional yanga ada di dalam dan di luar negeri. Sebelum Republik Indonesia merdeka, Bank Java menjadi Bank Sentral Hindia Belanda di Nusantara, yang bertanggung jawab atas lalu lintas keuangan Hindia Belanda baik regional maupun internasional. Transaksi perdagangan sumber daya alam Nusantara yang saat itu menjadi komoditas utama Hindia Belanda dengan Negara-negara di dunia. Sehingga aset nasional yang berasal dari transaksi perdagangan tersebut memiliki nilai ekonomi tersendiri bagi kawasan Hindia Belanda, sehingga dipandang perlu oleh pemerintahan saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk melakukan pengambilalihan kepemilikan aset Indonesia di seluruh dunia.

Pada masa itu di seluruh dunia menggunakan emas sebagai nilai ekonomi mata uang yang diterbitkan di negaranya masing-masing, nilai ekonomi mata uang terhadap emas ini disebut dengan collateral value. Begitupula di Indonesia menggunakan emas yang dimiliki sebagai collateral value bagi nilai mata uang rupiah. Di masa-masa awal perdagangan internasional, dunia menggunakan emas, perak, dan perunggu sebagai nilai ekonomi mata uang.

Terobosan Republik Indonesia yang menetapkan Bank Java sebagai Bank Sentral dan terbentuk menjadi Bank Indonesia, merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang fenomenal di masa itu, dengan terbentuknya aset nasional Indonesia diseluruh penjuru dunia membuat Indonesia mengalami kebangkitan perekonomian yang sangat pesat. Dapat dimaklumi di masa-masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia, sumber daya alam Nusantara menjadi tulang punggung bagi pemenuhan kebutuhan dunia, baik di bidang komoditas pangan dan rempah-rempah maupun di bidang energi dan mineral.

Dapat ditelisik transaksi perdagangan internasional yang dilakukan dari Indonesia ke luar negeri membentuk aset nasional yang melimpah atau disebut sekarang cadangan devisa. Berdasarkan transaksi perdagangan internasional itupula Indonesia memiliki nilai mata uang yang kuat. Tercatat berdasarkan riset pustaka oleh PALAPA POS, Republik Indonesia mencatat puncak kejayaannya pada 1959 dengan nilai mata uang Rp 1 per USD 25.000, hal ini terjadi disebabkan pula oleh keterpurukan perekonomian dunia yang diakibatkan oleh Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat dan juga di Eropa, sejak 1929 hingga pasca-Perang Dunia II pada tahun 1945 hingga 1960 membuat ketergantungan dunia terhadap pasokan sumber daya alam Indonesia sangat tinggi sehingga membuat perekonomian Indonesia mencapai puncak keemasannya. Amerika Serikat pada tahun 1961 yang dipimpin oleh Presiden John F Kennedy dan Wakil Presiden Lyndon Johnson, dengan Uni Soviet yang pada tahun 1962 dipimpin oleh Nikita Khrushchev, berlomba-lomba untuk menjadi sekutu Indonesia untuk mendapatkan legitimasi politik internasional, namun di balik itu semua, kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan sumber daya alam menjadi tujuan utama, sebab dengan gesekan yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur saat itu tentunya membutuhkan pasokan sumber daya alam, dan Indonesia adalah jawabannya.

Dengan cerdas Indonesia membentuk Gerakan Non Blok, yang anggotanya adalah negara-negara yang baru saja merdeka di masa itu, baik di Benua Asia dan Benua Afrika, yang kemudian disebut Konferensi Tingkat Tinggi – Asia Afrika (KTT-Asia Afrika). Ketegangan antara Blok Barat maupun Blok Timur merupakan sebuah perang dingin yang melibatkan psy war dan pertarungan diplomasi dunia yang memakan waktu cukup lama hingga 1989 yang ditandai dengan Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur dan bubarnya Uni Soviet menjadi Negara Federasi Rusia pada 1991. Pergumulan yang terjadi pada perang dingin tersebut juga memengaruhi keadaan sosial-ekonomi Indonesia.

Gerakan Non Blok tersebut untuk mengintersepsi kebijakan ekonomi dunia yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan mencetuskan program recovery ekonomi Perang Dunia yang disebut Marshall Plan pada tahun 1947. Sebuah kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang digulirkan oleh Menteri Amerika Serikat, George Marshall untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa, Asia dan Afrika yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat perang. Gerakan Non Blok tersebut dilakukan disebabkan oleh Amerika Serikat menggunakan aset nasional Indonesia dan beberapa negara baru merdeka lainnya di Asia dan Afrika, namun diklaim oleh Amerika Serikat sebagai aset negaranya sebagai sebuah konsekuensi logis dari memenangi Perang Dunia II.

Sebuah tindakan pemutarbalikan fakta perekonomian yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut mengakibatkan terjadinya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Kebijakan Marshall Plan mendapat penentangan dari beberapa negara, klaim terhadap aset perekonomian dunia oleh Amerika Serikat tersebut merupakan sebuah program yang hampir saja menyeret kembali dunia ke dalam perang, namun disebabkan oleh lemahnya keadaan negara masing-masing akibat perang dunia II memunculkan perang dingin.

Ditandai dengan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy pada tahun 1963, Republik Indonesia terdampak dengan dianulirnya berbagai perjanjian ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga berbagai piutang yang dimiliki Indonesia terhadap Amerika Serikat di masa-masa Great Depression, dianulir sedemikian rupa oleh Pemerintahan Amerika Serikat dan tidak diakui atau disangkal. Tragedi tersebut menjadi blessing in disguise bagi Amerikat Serikat, mengklaim aset banyak negara bekas jajahan menjadi aset negara Amerika Serikat. Kemudian tergulingnya Presiden Soekarno dari jabatan Presiden pada 1966, membuat Indonesia di masa-masa tersebut mengalami keterpurukan sosial ekonomi.

Di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno dari 1966 hingga 1998, mengalami pasang surut perekonomian. Bagi kalangan Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, Republik Indonesia mengalami era keemasan perekonomian dengan ditandai era baby boomers yang marak didengungkan di masa-masa keemasan Presiden Soeharto, dengan munculnya konglomerat-konglomerat nasional. Konglomerat nasional yang berangkat dari Pengusaha nasional yang didukung penuh baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik oleh Presiden Soeharto menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di berbagai sektor.

Pemerintah Orde Baru dikenal melakukan kebijakan ekonomi liberal dengan memberlakukan Paket Oktober 1988 (Pakto 88), sebuah kebijakan deregulasi perbankan dengan memberlakukan kemudahan terhadap pendirian bank komersil saat itu, dengan modal hanya Rp 10 miliar, sebuah bank dapat didirikan. Kebijakan Pakto 88 merupakan sebuah blunder perekonomian Orde Baru yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah terobosan perekonomian. Sebuah persaingan bebas dibidang perbankan terjadi yang mengakibatkan berbagai praktek penyelewengan perbankan dilakukan untuk memenangkan persaingan. Namun, ada beberapa hal yang luput dari perhatian masyarakat pada saat itu, bahkan ada juga yang menganggap sebagai sebuah terobosan yaitu dimulainya era perdagangan mata uang dunia, sebuah aktivitas transaksi jual beli mata uang internasional yang melibatkan rupiah dalam perdagangan bebas dunia.

Nilai tukar mata uang beralih menjadi sebuah transaksi perdagangan yang diukur dengan kurs valuta asing (valas), mengakibatkan sebuah pergeseran nilai tukar mata uang yang tadinya terhadap emas menjadi nilai mata uang terhadap sesama mata uang. Aktivitas perdagangan ini merupakan sebuah transaksi perdagangan virtual pertama di dunia yang melibatkan komitmen-komitmen perdagangan hanya berdasarkan sebuah perjanjian yang bersandar pada angka-angka belaka tanpa sebuah pijakan material yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Pergeseran juga terjadi pada pemaknaan collateral value beralih menjadi perjanjian utang-piutang atau perjanjian peminjaman uang yang berkembang menjadi terbentuknya surat berharga, seperti saham, obligasi, dan surat utang. Merupakan sebuah blunder perekonomian tersendiri bagi Indonesia sebab yang tadinya mata uang rupiah berdasarkan pada aset negara berupa emas beralih menjadi perjanjian-perjanjian ekonomi yang membuat Indonesia tak berdaya terhadap kekuatan ekonomi dunia.

Pakto 88 yang digagas oleh para begawan ekonomi seperti Emil Salim, JB Sumarlin, Ali Wardhana, dan Dorodjatun Koentjoroningrat, dipimpin oleh Widjojo Nitisastro, kemudian disebut dengan Mafia Berkeley, yang berlatar dari tempat mereka menimba ilmu sekolah tinggi di Amerika Serikat, University of Berkeley, California, merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang menempatkan Indonesia pada sebuah perdagangan internasional yang bebas dan diatur oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai mata uang rupiah secara berangsur-angsur, mulai dari Rp 1.250-an per USD 1 pada era 1980 menjadi Rp 2.500-an per USD 1 pada era 1990-an. Yang pada puncaknya anjlok hingga Rp 15.819 per USD 1 pada Mei 1998, terpuruknya rupiah tersebut akibat krisis moneter 1998.

Terjun bebas mata uang Rupiah terhadap perdagangan dunia pun berlangsung pula di masa-masa Reformasi, tercatat di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, rupiah meroket hingga Rp 5.250 per USD 1. Namun prestasi tersebut luruh bersamaan dengan beban utang luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang membuat terperosok hingga Rp 12.050 per USD 1 di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada 2014.

Kini, sejak Oktober 2014 hingga Maret 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memiliki pekerjaan rumah yang cukup rumit terkait nilai rupiah, pada APBNP 2015 memang di asumsikan bahwa nilai rupiah berada pada level Rp 12.500 per USD 1, namun masyarakat tidak boleh lupa bahwa didengungkan pada masa Pemilu 2014 bahwa depresiasi rupiah terjadi akibat pesta demokrasi, hingga sekarang rupiah bergejolak hingga menembus Rp 13.125 per USD 1 pada tengah Maret 2015. Perdagangan mata uang rupiah di pasar uang dunia perlu ditinjau ulang keterlibatannya, sebab sepanjang pasang surutnya tak mendatangkan manfaat apa-apa, bahkan nilai mata uang rupiah berangsur-angsur terus menurun, menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terus melemah. (lin) – Bersambung

*Diterbitkan di Koran Harian PALAPA POS, edisi 10 April 2015, dengan tajuk yang sama.

Iklan

2 respons untuk ‘Dongkrak Antik Mata Uang Rupiah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.