Penguatan Mata Uang Rupiah (VII)

Ironi melemahnya nilai tukar rupiah memang menjadi topik yang hangat di masyarakat, sebab awampun mengetahui apabila nilai tukar rupiah melemah maka berdampak ke banyak sektor perekonomian. Rakyat menginginkan bahtera perekonomian yang kuat dan mampu menopang kebutuhan dasar rakyat. Sesungguhnya sudah dibuat dengan di bentuknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Badan Keuangan Permodalan Mandiri  (BKPM) dan PTSP (Perijinan Terpadu Satu Atap). Sepak terjang OJK pun dimulai dengan melakukan pemilahan fungsi jasa keuangan dengan membuat regulasi jasa keuangan yang melakukan penguatan lembaga jasa keuangan seperti sekuritas, reksadana, perbankan dan melakukan penguatan terhadap fundamental keuangan Negara. OJK melakukan terobosan dengan membuat regulasi yang melakukan pengendapan data lalu lintas keuangan perbankan internasional untuk pengambilan keputusan prinsip yang bisa setiap saat dilakukan oleh Pemerintah RI. BKPM dan PTSP pun mengalami lonjakan likuiditas untuk pembentukan dan permodalan badan usaha kecil, menengah dan besar.

Berdasarkan pantauan PALAPA POS, sepak terjang OJK dianggap cukup efektif ketika Munawar Hadad (Ketua OJK) diundang oleh Presiden Turki untuk menjadi keynote speaker mengenai jasa keuangan pada Oktober 2014, diundangnya OJK membuat institusi keuangan tersebut begitu mudah memberi pengaruh pada kebijakan keuangan suatu negara, sebab pembentukan OJK memang merupakan sebuah terobosan kebijakan keuangan ditengah riuhnya pasang surut kurs valuta di berbagai negara. Begitupula BI yang tetap menjaga stabilitas suku bunga perbankan 7,5 persen, resiko kredit macet 10 persen dan juga produktivitas keuangan 88 persen.

Pada bulan Juli 2015, tepatnya di hari raya Idul Fitri 1436 H, chairlady of Federal Reserve, Janet Yellen dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat mengenai dugaan praktek shadow banking, yang terjadi di Amerika Serikat dan Internasional. Fenomena tersebut memunculkan kepanikan bagi pemerintahan Amerika Serikat, apakah lintas keuangan yang terjadi untuk kegiatan teroris, narkoba, atau perdagangan senjata illegal. Sementara fokus Barrack Obama merupakan pembiayaan pendidikan, pemanasan global, serta clean energy yang digagas oleh Pemerintahan RI, SBY-Boediono, Climate Change Summit di Bali pada tahun 2012.

Penangkapan kepemilikan senjata illegal dan pemberangusan mafia gembong narkoba, serta prestasi bonus AS adalah perjanjian nuklir dengan Iran yang sukses di prakarsai secara tripartite antara Barrack Obama, Hillary Clinton dan John Kerry dengan Pemerintah Iran di penghujung kepemimpinan Barrack Obama-Joe Biden. Adapun terkait dengan pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2016, untuk memastikan bahwa fondasi ekonomi mereka tetap kuat, ekspansi politik dan ekonomi di canangkan, dan nilai asset AS ditinjau ulang. Tentunya fenomena shadow banking yang dibahas The Fed dan Kongres AS menjadi krusial menjelang pemilu AS 2016.

Dari perspektif Indonesia, tindakan pemanggilan terhadap The Fed sekali lagi merupakan upaya untuk menarik perhatiaan dunia internasional terhadap AS agar tetap dominan. Target AS di pemerintahan berikutnya adalah pemberangusan human trafficking, pemulangan imigran gelap, pemberangusan gembong mafia narkoba di Teluk Panama dan Mexico, serta menuntaskan clean energy yang dicanangkan pemerintahan Barrack Obama-Joe Biden. Melihat kecenderungan survey pemilu AS 2016 adalah perluasan lapangan kerja, ekspansi wirausaha (entrepreneurship) di banyak bidang dan penuntasan krisis rasialisme dan perbedaan gender di berbagai bidang menjadi topik yang hangat untuk kampanye pilpres AS 2016. Pemilu AS yang melibatkan 12 calon Presiden dari Partai Republik dan dua capres dari Partai Demokrat, menunjukkan bahwa mereka mempersiapkan kebangkitan total.

Begitupula Uni Eropa, peliknya kebangkrutan Yunani, yang memiliki utang 22,7 Miliar euro kepada Bank Uni Eropa, telah mendapat cross monetary injection dari Chairlady of IMF, Christine Lagarde. Bailout Yunani telah berlangsung tiga kali sejak Februari-Agustus 2015, cross monetary injection dari Bank Uni Eropa dioperalih ke IMF diakibatkan konglomerat Yunani yang kerap menggelapkan pajak dan pencatatan keuangan ganda, sehingga Yunani diselamatkan dari kebangkrutan, meski dipaksa berutang. Sementara masih ada atau tidaknya konglomerat Yunani seperti anasir kerajaan bisnis, keluarga Onassis, diragukan eksistensinya, masih ada atau tidaknya asset keluarga Onassis; yang terlihat jelas di Negara Yunani adalah kebangkitan dunia Seni dan Pariwisata yang merupakan swakarsa dan swadaya rakyatnya secara mandiri, hal tersebut yang membuat referendum bailout IMF untuk Yunani pada Juni 2015, dua kali ditolak oleh rakyat Yunani, sebab yang berutang konglomerat, namun yang bangkrut negara.

Berbagai negosiasi alot terjadi antara IMF dan Perdana Menteri Yunani, bailout pun terlaksana. Selangkah lagi krisis kedaulatan Crimea antara Ukraina dan Rusia, maka Uni Eropa terbebas dari krisis. Adapun mengenai pengungsi dari Suriah yang bergejolak menuju Uni Eropa memunculkan dilema tersendiri, sampai naskah ditulis migrasi pengungsi dari wilayah konflik ISIS di Iraq dan Suriah ke Hungaria, Bulgaria, Italia, Austria dan Jerman bisa ditanggulangi dengan tertib transportasi dan tertib administrasi serta pemerataan logistik yang terkumpul oleh lembaga kemanusiaan sampai untuk pengungsi. Untuk penanggulangan krisis migrasi pengungsi Iraq dan Suriah, Kerajaan Arab Saudi turut berperan serta mendirikan penampungan dan memberikan jaminan kesejahteraan kepada Uni Eropa dengan pembangunan 200 mesjid untuk pengungsi yang migrasi ke Jerman.

Berbeda di Indonesia adalah hubungan baik dan kecerdasan Pemerintah RI, Indonesia menggelar Surat Utang Negara (SUN) ke dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, kalaupun Indonesia berutang, hanya kepada rakyatnya sendiri, meski perusahaan asing domestik bisa membeli SUN, stabilitas ekonomi pun tercipta dengan sendirinya dan kepanikan tak terjadi. Adapun apabila SUN di gelar di luar negeri hanya kepada negara-negara Afrika seperti Kongo, Angola, Aljazair, Nigeria, Afrika Selatan dan Pantai Gading sehingga akumulasi keuangan Indonesia untuk memenuhi target APBN 2015 optimis tercapai, dan negara-negara Afrika yang sedang membangunpun meraih keuntungan. Bahkan Indonesia mendapat “bonus” dari Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk naik haji gratis bagi 100 keluarga rakyat Indonesia yang berstatus yatim piatu di tahun 2015.

Berdasarkan pantauan PALAPA POS, yang membuat rumit perekonomian Indonesia ditengah krisis keuangan yang mencapai IDR 14.020 per USD 1 adalah asset keuangan dan asset sumber daya alam yang dimiliki, bagaimana bentuk pelaksanaannya bagi rakyat Indonesia dapat mengaksesnya secara murah, bahkan kalau bisa gratis. Hingga naskah ditulis, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan kesejahteraan telah berjalan di berbagai daerah, administrasi yang begitu rumit tentunya dapat dilakukan dengan memangkas penggandaan surat menyurat yang tak perlu dan memberikan kemudahan administrasi kepada rakyat Indonesia yang belum memilikinya (Surat Keterangan Lahir, KTP, KK, Passport, NPWP, SIM, etc). Administrasi satu kartu untuk beragam kebutuhan data kependudukan dipandang perlu untuk digulirkan agar tidak memunculkan kesibukan yang tak perlu dan penumpukan arsip kependudukan daerah dan nasional.

Swasembada pangan telah berjalan dengan swakarsa dan swadaya petani memotong aktivitas tengkulak dengan langsung menggelar hasil taninya ke Bulog dan koperasi-koperasi tani di desanya masing-masing, berkat kemandirian rakyat yang tercipta dari UU Desa di seluruh penjuru negeri, meski suplai peralatan pertanian sedikit terhambat, namun swasembada pangan terbentuk secara massif dengan prakarsa swadaya petani di berbagai daerah. Yang ditargetkan kemudian adalah pembangkit listrik 35.000 mw, dan Jalan tol laut untuk mempermudah akses distribusi logistik dari sabang-merauke, serta jalan tol lintas Sumatera yang sudah dimulai pemancangan fondasinya dari Provinsi Lampung.

Target pemerintahan SBY, Pelabuhan Internasional Cilamaya masih dalam tahap pembukaan lahan yang blueprint pembangunannya dirumuskan wapres JK, masih dalam proses regulasi pembukaan lahan antara Karawang atau Cirebon, dan jalan tol ruas  Cipali sudah selesai dibangun bulan Mei 2015. Sebab apabila nilai tukar rupiah masih diambang batas bawah, maka segala bahan baku produksi untuk membangun target pemerintahan Jokowi-JK menjadi mahal. Meskipun hal tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan bahan baku yang ada didalam negeri, tentunya pabrik-pabrik bahan baku tersebut akan kewalahan menyerap operasional produksi dan distribusi bahan baku pembangunan infrastruktur, tentunya kebijakan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengoperalih sumber daya keuangan negara dengan melakukan MoU dengan pabrik-pabrik yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, selama pemerintahan Jokowi-JK tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya seperti terlambat bayar dan gagal bayar kepada pabrik-pabrik tersebut maka pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK melenggang dengan lancar.

Kemudian yang luput dari perhatian Pemerintah RI adalah pembebasan properti kosong seperti, lahan kosong sengketa, perumahan BTN maupun swasta, apartemen, rumah susun, rumah toko (ruko) dan gedung-gedung perkantoran yang di bangun dengan biaya yang tak mampu dibayar oleh rakyat Indonesia. Sulap sulip para pengembang yang memprioritaskan konglomerat property untuk kepemilikan property idle merupakan tindakanpatgulipat diantara sesama pengembang yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Pentingnya penguatan nilai tukar rupiah adalah agar segenap rakyat Indonesia diberikan kemampuan untuk dapat memiliki property idle tersebut, sehingga kenyamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia terbentuk tanpa harus mempersulit pembiayaannya. Tentunya agar rakyat Indonesia memiliki kemampuan untuk pembiayaan kesehariaannya, lapangan pekerjaan mesti dibuka di berbagai sektor perekonomian; pembangkit listrik 35.000 mw, pembangunan jalan tol lintas sumatera dan pembangunan tol laut adalah jawaban, begitupula pelabuhan Internasional Cilamaya. Sebab pembangunan jalan tol lintas sumatera, jalan tol laut dan pembangkit listrik 35.000 mw, serta pelabuhan Internasional Cilamaya banyak menyerap tenaga kerja secara massif di seluruh penjuru negeri.

Mengenai pemenuhan kesejahteraan di wilayah Indonesia timur seperti kepulauan-kepulauan terpencil di sudut-sudut selat Makassar-Kepulauan Maluku hingga NTT-NTB-Provinsi Papua secara menyeluruh merupakan prioritas bagi pemerintahan Jokowi-JK, sebab wilayah Indonesia timur meskipun nyaman masih membutuhkan kesejahteraan seperti dibentuknya infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, pemukiman tradisional (rumah jerami, rumah kayu dan rumah panggung) di transformasi secara modern dan memenuhi standar umum rumah sehat yang memadai di berbagai penjuru provinsi.

Nasionalisasi asset asing seperti Freeport, Newmont, Shell Oil, Chevron pun tampaknya masih merupakan aspirasi rakyat Indonesia yang tak pernah padam bagi masyarakat NAD, Provinsi Kepulauan Riau, NTB dan Papua.  Pemerintahan Jokowi-JK mesti memiliki strategi tersendiri untuk nasionalisasi pertambangan mineral dan energi. Meskipun selangkah demi selangkah masyarakat di wilayah yang disebutkan telah menerima hasil dan dampak lapangan kerja dari perusahaan-perusahaan asing tersebut dengan mulai dilibatkannya masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja ahli di berbagai bidang.

Berdasarkan pengamatan PALAPA POS, penguatan fondasi perekonomian Indonesia menjelang diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA), yang semestinya berlangsung 2015 dan diundur 2016 sesungguhnya sudah terbentuk, namun kewaspadaan pemerintah Indonesia beserta negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Singapura dan Brunei Darussalam yang terkait dengan suprastruktur, stabilitas politik dan pertahanan keamanan di masing-masing negara, pembebasan lahan untuk infrastruktur dan tingkat produksi pangan di seluruh penjuru negeri, terutama Timor Leste yang masih tertinggal terlalu jauh dari negara-negara Asia Tenggara. Sejauh pengamatan PALAPA POS, yang sangat siap menghadapi MEA 2016 hanya dua Negara, yaitu Singapura dan Kesultanan Brunei Darussalam, kedua negara tersebut meskipun kecil memiliki nota asset yang sangat kuat di Asia Tenggara dan di seluruh dunia, sebab begitu beraninya kedua negara tersebut menginvestasikan assetnya di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan-keamanan dan kebudayaan sehingga stabilisasi di kedua negara tersebut untouchable (tak tersentuh).

Kewaspadaan Indonesia tentunya adalah apabila MEA terbentuk maka seluruh asset fisik dan keuangan seperti swasembada pangan, swakarsa teknologi mineral energi dan pertahanan keamanan, serta budi pekerti kebudayaan Asia Tenggara dan kekuatan nilai tukar tunggal Asia Tenggara bertumpu secara serempak ke Indonesia, secara umum diketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah terluas di Asia Tenggara dengan potensi asset terbesar di Asia Tenggara dan memiliki global vast majority value di tatanan masyarakat Internasional dengan dasar penilaian GPA National Rate for Indonesian Human Capitalyang diestimasikan secara manual oleh penulis, berada pada Present Value 2,85-3,75; posisi ketiga di lima benua. Apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita RI USD 425, memang tampak sekali jurang ketimpangan antara Human Capital dan rata-rata pendapatan per kapita, yang berada pada peringkat 107 di lima benua.

Berdasarkan riset pustaka PALAPA POS, mata uang tunggal Asia Tenggara dapat terbentuk dari beberapa variabel, yakni; Nota Aset Negara yang telah terbentuk, Nota Potensi Aset Negara yang bisa dipertanggungjawabkan, Nota Keuangan Asia Tenggara dan Nota Kebudayaan (Kesepahaman/MoU) Asia Tenggara yang dibentuk berdasarkan prasasti Asia Tenggara (ASEAN) tentang nilai tukar uang tunggal Asia Tenggara (MEA) terhadap nilai tukar Uni Eropa, nilai tukar Amerika Serikat, nilai tukar kawasan India-Cina-Taiwan-Jepang-Korea (dalam proses perdamaian), nilai tukar Jazirah Arab, serta melibatkan negara-negara di seluruh Afrika untuk modernisasi atas setiap hasil dan potensi hasil yang didapat dari selisih yang diperoleh nilai tukar uang Asia Tenggara dengan persentasi yang ditentukan berdasarkan nota prasasti keuangan yang dibuat Asia Tenggara (MEA).

Sebab bandul perimbangan perkonomian yang bergerak nantinya perlu peran serta negara sahabat di benua Afrika yang tertinggal di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang teknologi, serta di bidang supra dan infrastruktur Afrika, dipandang perlu apabila nilai tukar Asia Tenggara terbentuk maka kepentingan kesejahteraan negara-negara yang tertinggal mesti dijadikan pertimbangan. Sementara Jazirah Arab selalu saja kerepotan menghadapi perang saudara yang tak ada habisnya antara Syiah dan Sunni di setiap negara-negara Arab, yang selalu jadi potensi komoditas konflik dan sulit sekali untuk didamaikan. Mengapa konflik menjadi variable yang dibahas dalam nilai tukar tunggal Asia Tenggara, sebab konflik acap kali terjadi karena ketidakseimbangan, ketidakadilan dan kemiskinan ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah yang berkonflik karena ambang batas rupiah yang rendah dan serapan APBN Pemerintah RI tak terbentuk serta dijadikan komoditas politik untuk kepentingan-kepentingan sesaat elit politik.

Berdasarkan pengamatan PALAPA POS, terbentuknya nilai tukar uang tunggal Asia Tenggara sempat bergulir dua bulan masa kepemimpinan Jokowi-JK dengan mengusulkan mata uang dinar sebagai nilai tukar uang tunggal Asia Tenggara, di prakarsai oleh Sekretariat Jendral ASEAN Jakarta, namun diakibatkan oleh pupusnya nasionalisasi Freeport dan Newmont, mata uang dinar Asia Tenggara gagal ditetapkan. Gagalnya nasionalisasi asset asing di Indonesia mengakibatkan diundurnya MEA dan nilai tukar uang tunggal Asia Tenggara.

Sejak Oktober 2014 hingga September 2015, Indonesia berkutat di pasang surut rupiah, operalih subsidi, status idle terhadap ekspor-impor mineral dan energi, swasembada pangan dan pasang surut IHSG yang pada November 2014 sempat menembus 5023 basis poin tertinggi, serta stabilisasi inflasi dan stabilisasi suku bunga perbankan. Anggaran infrastruktur peremajaan transportasi, kawasan perkantoran, kawasan hijau dan kawasan industri Jabodetabek, kawasan industri Banten, kawasan kebudayaan Jawa Barat; penguatan industri ekspor manufaktur dan garmen karawang, cakung, bekasi, kudus, cilacap, tuban, gresik, banyuwangi, bojonegoro; pembangunan jalan raya lintas Provinsi Kalimantan dan Provinsi Papua; penanggulangan bencana tanah longsor dan letusan gunung di beberapa titik Jawa Tengah, pelunasan kerugian bencana lumpur lapindo sidoarjo, penanggulangan dan mitigasi bencana kebakaran hutan Sumatera dan Kalimantan; penanggulangan gagal panen di beberapa lumbung padi di Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur; serta peluncuran ekspor hortikultura (agribisnis) seperti hasil tani organik atau non organik dan herbikultura (rempah dan pengobatan herbivora), dan ekspor kerajinan seni Indonesia ke berbagai negara Asia Tenggara, Kawasan Laut Cina Selatan, Eropa dan AS. Pemilahan arus akumulasi keuangan APBN yang bertumpu pada pajak dan cadangan devisa negara yang diperoleh dari perdagangan internasional (ekspor-impor) ditinjau ulang, agar kecenderungan makmur dari luar negeri namun rapuh dari dalam negeri, tidak memunculkan keraguan untuk pengelolaannya. Agar kebutuhan dasar rakyat tak terganggu dengan mengayunnya kebijakan keuangan negara pada saat transisi dari masa akumulasi APBN ke penyerapan APBN di berbagai daerah yang sedang berlangsung.

Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja kabinet ekonomi bidang keuangan dan energi, Jokowi-JK menempuh kebijakan reshuffle, kabinet yang terbentukpun bergerak dan langsung merumuskan RAPBN 2016 untuk dibahas bersama dengan DPR RI. Perekonomian Indonesia yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Rizal Ramli, diestimasikan inflasi bertahan di 4,7 persen, suku bunga BI bertahan 7,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5-7 persen. Penyelesaian dwelling time pelabuhan internasional Tanjung Priok, serta menaikkan biaya sewa gudang pelabuhan dan memangkas mafia gudang pelabuhan. Pertumbuhan ekonomi nantinya ditentukan oleh penyerapan APBN 2016 yang menyeluruh di  berbagai pelosok negeri, pengaruh instabilitas politik pilkada dan pilkades di minimalisir sehingga APBD 2016 dan Dana Desa sepenuhnya terserap dengan maksimal.

Ketergantungan akumulasi APBN terhadap Pajak diimbangi dengan ekspansi BUMN ke luar negeri. Tidak mampu nasionalisasi asset asing domestik, ekspansi BUMN dikedepankan dan luncurkan lonjakan ekspor manufaktur, garmen dan usaha mikro. Kemudahan membentuk badan usaha melalui BKPM dan PTSP, sesungguhnya memudahkan rakyat Indonesia membuka usaha, baik usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Simultannya KUR, PNPM, diperkuat dengan kebijakan Anggaran Dana Desa, membuka kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, serta pendampingan teknis dan permodalan yang bisa dilakukan BKPM untuk melakukan ekspansi ekspor ke berbagai negara.

Penguatan rupiah yang ditargetkan di kisaran IDR 10.300 – IDR 12.500 per USD 1 untuk RAPBN 2016, selain kembali menggulirkan gagasan nilai tukar uang tunggal Asia Tenggara; tentunya mesti menggunakan cara baru. Dengan mematok ambang batas nilai tukar rupiah yang asimetris, kurs valuta asing di seluruh dunia dengan Indonesia yang bisa di prakarsai sistem operasi financial engineering Kemenko perekonomian, Kemenperindag, OJK, BKPM, PTSP dan Kemenkeu RI yang bekerjasama dengan operasi diplomasi dalam dan luar negeri triumphvirat (Kemendagri, Kemenlu dan Kemenkopolkam), beserta BI sebagai  penyangga sirkulasi keuangan RI dengan sistem operasi data terpadu yang bisa dikelola dengan teknologi swakarsa oleh Kemenkoinfo RI, menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia yang sesungguhnya begitu banyak putra-putri Indonesia memiliki keahlian di bidang teleinformatika, pembentukan Assymetric Global Financial Data Traffic Server for IDR, yang berkesinambungan dengan total financial market penetration, bagi siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia kini dan di masa yang akan datang untuk mencapai target anggaran dan penyerapannya.

Bedanya dengan IHSG dan Pasar Valas yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah Kedaulatan keuangan Republik Indonesia terjaga di berbagai penjuru bumi dan tidak diatur oleh spekulasi pelaku pasar untuk memperkaya diri. Adapun apabila strategi keuangan terpadu untuk rupiah bisa dilaksanakan secara simultan oleh BEI bekerjasama dengan seluruh instrumen keuangan Indonesia, baik BUMN maupun swasta; maka proses transformasi kebijakan keuangan Indonesia akan lebih mudah dan cepat, tanpa melalui mekanisme birokrasi dalam dan luar negeri yang rumit dan bertele-tele. Untuk kemudahan rakyat Indonesia menempuh kesejahteraan dan kemakmurannya maupun untuk tatanan masyarakat internasional di bidang kebijakan keuangan. Untuk diinsyafi uang merupakan alat tukar terhadap tercapainya target pemerintahan, meski dapat dipenuhi dengan banyak cara selain menggunakan uang, celah terciptanya Republik Indonesia yang di cita-citakanfounding fathers menjadi lightning star bagi dunia dan berdikari di bidang ekonomi dengan terbentuknya kedaulatan keuangan dalam dan luar negeri sudah tampak. Rawe rawe rantas malang malang putung, Gemah ripah loh jenawi, Tata tentrem kertaraharja. (lin-tamat)

*sumber naskah : media massa cetak Nayottama Press Holding majalah keuangan Moneter dan Tabloid energy Eksplorasi serta portal media massa online moneter.co dan eksplorasi.co; media massa televisi dan portal media online Bloomberg Indonesia; media massa televisi dan portal media online CNN grup; media massa televisi dan portal media online viva group; media massa televisi dan portal media online MetroTv grup; media massa televisi, media massa cetak dan portal media online MNC grup; media massa televisi dan portal media online TransCorp Media grup; media massa cetak dan portal media massa online Gramedia grup; media massa cetak dan portal media online Tempo grup; portal media online Forbes International; keterangan pers SUN dan SUKUK Kemenkeu RI dan keterangan pers Suku Bunga Perbankan BI; Official Website OJK; Official Website Kwik Kian Gie (Pengamat Ekonomi dan mantan Menko Perekonomian Kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri serta kabinet Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz); Official Website Faisal Basri (Pengamat Ekonomi, mantan Ketua KPPU dan Ketua Komisi Pemberantasan Mafia Energi) dan Official Website Hamdan Zoelva (praktisi hukum dan Ketua Mahkamah Konstitusi), serta berbagai sumber lainnya yang diperoleh secara gradual daily basis.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.