Pendahuluan

Pemuda, kaum terpelajar  dan mahasiswa merupakan tulang punggung sejarah suatu bangsa. Selalu saja kita temui, tantangan jaman membutuhkan peran pemuda dan mahasiswa dalam pergolakan penjajahan kolonialisme imperialis klasik dan modern. Setidaknya ada beberapa kawasan di belahan bumi ini yang merupakan wilayah jajahan bangsa kolonial imperial, seperti benua Afrika, benua Amerika dan benua Asia.  Dan di setiap kawasan tersebut melahirkan pemuda dan mahasiswa yang menjadi avant-garde (ujung tombak) dari pergolakan menghadapi penjajahan.

Dari masa-masa renaissance atau masa kebangkitan ilmu pengetahuan rasional (15 M – 17 M) yang ditandai dengan munculnya prototype sketsa perangkat mesin  teknologi yang dibuat oleh Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) hingga dicetuskannya pusat galaksi adalah matahari oleh Nicolaus Coppernicus (1473 – 1543) dan sejak masa-masa penjelajahan bangsa kolonialis imperialis klasik yang ditandai oleh eksplorasi penemuan peta bumi Christopher Colombus (1451 – 1506) hingga penjelajahan samudera hindia, samudera pasifik dan samudera atlantik oleh beberapa pelaut eropa, diantaranya adalah oleh Christopher Colombus dan Ferdinand Magelhaens (1480 – 1521) yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan yang didatangi dan kemudian perlawanan, pergolakan serta pergerakan dari penduduk setempat.

Dapat ditelisik lebih jauh pola dan watak kolonialisasi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonial dan imperial, kawasan Amerika Utara dan Tengah yang didiami oleh berbagai suku Indian, kawasan Amerika Selatan yang didiami oleh berbagai suku Maya dan Aztec, kawasan Afrika Utara hingga Afrika Sub Sahara yang didiami oleh ratusan suku pedalaman, kawasan Asia Barat Daya, Asia Tengah dan Asia Tenggara yang didiami oleh suku India, suku Tiongkok Mongoloid dan suku Melayu, hingga kawasan Australia-Oceania yang didiami oleh suku Aborigin.

Beberapa peristiwa aneksasi (penguasaan) kawasan yang bersifat massive physics and cultural genoside di berbagai belahan dunia melalui perang yang terjadi di benua Eropa yang berdampak pada penggejalaan penjelajahan bangsa Eropa ke benua Afrika, benua Amerika, benua Asia dan benua Australia-Oceania yang ditandai setidaknya oleh dua periode kegelapan tatanan masyarakat, yakni Perang Dunia I (1914 – 1918) dan Perang Dunia II (1939 – 1945). Kedua perang besar ini memberikan trauma tersendiri bagi tatanan masyarakat dunia di masa – masa tersebut, hingga terkadang untuk mengenangnya kembalipun merupakan hal yang begitu pahit bagi bangsa-bangsa yang menjadi korban penjajahan saat itu. Namun diakhir perang-perang besar tersebut muncul kebangkitan dari bangsa-bangsa yang terjajah, Negara – Negara merdeka terbentuk, meski dengan pengorbanan jiwa dan raga, darah dan air mata serta risalah-risalah pergolakan kemerdekaan yang diteruskan dari generasi ke generasi dalam melakukan pergolakan dan perlawanan terhadap penjajahan.

Kembali ke pola dan watak dari penjelajahan bangsa kolonialis imperialis, begitu agresif dan ekspansif ketika melakukan penjelajahan untuk menemukan kawasan baru untuk memenuhi kebutuhan material dan bahan baku guna industri dan memenuhi sumberdaya perang yang sedang menggejala di tanah air mereka, penjelajahan ini disebut Finding The Promise Land (Penemuan Tanah yang Dijanjikan) yang ditengarai ada di tanah India atau Hindia, yang mereka sebut sebagai kawasan yang masyhur dengan sumberdaya alamnya. Menggunakan penemuan-penemuan yang dicapai oleh para ilmuwan bangsa Eropa, para penjelajah melakukan tindakan-tindakan aneksasi (penguasaan) wilayah, baik secara kultural maupun secara fisik. Penjelajahan ini tercatat dalam sejarah sebagai Gold, Glory, Gospel dimana penjelajahan menemui kawasan baru berubah menjadi tindakan kolonialisasi dan penjajahan terhadap wilayah yang ditemukan, ekploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta cultural penetration (penggejalaan kultural) kepada penduduk asli (native people) yang sudah mendiami kawasan tersebut sebelum mereka datang .

Setiap penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonialis imperialis selalu saja berujung pada penjajahan, yang kemudian melahirkan pergolakan untuk melawan penjajahan tersebut tentunya adalah pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa di masa tersebut. Sebut saja beberapa tokoh pergolakan dan perlawanan terhadap penjajahan di Asia seperti Mahatma Gandhi (1869 – 1948), pencetus pergerakan Anti Kekerasan Ahimsa – Satyagraha dan Pergerakan Kemerdekaan India (India Independence Movement) yang melahirkan sebuah Nation State, Republik India yang merdeka pada 26 Januari 1950. Begitu pula di kawasan Tiongkok Mongoloid, Mao Tse Tung atau Mao Zedong (1893 – 1976), pencetus Xinhai Revolution (1893 – 1911) dan berbagai pergolakan fisik dan kultural semasa hidupnya, yang melahirkan sebuah bangsa dan Negara yang merdeka, Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949. Adapula munculnya tokoh pergolakan dan perlawanan terhadap kolonialis imperialis di Afrika, Nelson Mandela (1918 – 2013), pencetus pergolakan dan perlawanan Anti Apartheid di Afrika Selatan, yang mengakhiri Apartheid di Afrika Selatan serta merdeka pada 10 Mei 1994. Pergolakan para tokoh yang dipaparkan selalu saja berawal dari bangku sekolah dan kemudian menjadi sebuah pola tersendiri dari sebuah pergolakan, perlawanan dan pergerakan.

Di setiap bentuk penjajahan, perlawanan dan pergolakan pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa merupakan pola tersendiri yang tak dapat terpisahkan dari gejolak masyarakat di masing-masing kawasan yang mengalami penjajahan di tanah airnya. Pola ini terbentuk disebabkan oleh pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa yang memiliki kepekaan terhadap krisis yang diakibatkan oleh penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh para kolonialis dan imperialis di masa-masa tersebut. Tentunya dampak eksploitasi bagi penduduk asli kawasan tersebut adalah kemiskinan, kelaparan, kebodohan hingga penindasan secara fisik berupa kekerasan, perbudakan dan pembinasaan kultural yang membuat pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa di masa-masa tersebut melakukan perlawanan, pergolakan dan pergerakan.

Sehingga yang disebut krisis di masa-masa penjajahan tersebut merupakan tindakan-tindakan diluar perikemanusiaan yang mendegradasi setiap penduduk asli di kawasan tersebut mengalami kemunduran sosial, moral dan kultural atau biasa disebut dekadensi. Eksploitasi ini tentunya tidak dengan serta merta terjadi namun melalui proses-proses dinamika masyarakat yang pada saat itu memang berhadap-hadapan dengan penjajahan kolonial imperialis.

Berbagai pola perlawanan dan pergolakan yang ditempuh para pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa menggunakan cara-cara seperti perlawanan secara fisik seperti perang lokal – regional, demonstrasi, penyebaran kawat berita agitasi propaganda dalam bentuk artikel dan pamflet-pamflet, membentuk organisasi kepemudaan yang bersifat lokal maupun nasional hingga internasional, sampai pada perkumpulan-perkumpulan deklarasi perlawanan dan kongres-kongres pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa di berbagai belahan dunia, hingga deklarasi atau proklamasi yang merupakan ketetapan sikap perlawanan , pergolakan dan pergerakan untuk menjadi sebuah bangsa dan Negara (Nation State) yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Paparan ilustrasi  dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada peserta Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika (Himasi), Universitas Budi Luhur (UBL), mengenai apa yang disebut krisis beserta dampak-dampaknya hingga mampu memahami bentuk kepekaan pemuda, kaum terpelajar dan mahasiswa menghadapi pola interaksi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya. Dipandang perlu bagi para peserta LDK Himasi UBL untuk mendapatkan wawasan tersebut agar pemahaman pola pergerakan yang pada akhirnya disebut Dinamika Mahasiswa menjadi utuh dan tidak berjarak dari kultur asli sebuah penjajahan, baik fisik maupun kultural.

Penjajahan Fisik dan Kultural di Masa Kolonial Hindia Belanda

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pola penjajahan yang terjadi di beberapa masa dan peristiwa, Republik Indonesia yang dahulu disebut Nusantara juga mengalami masa-masa kegelapan yang diakibatkan oleh kolonialis imperialis. Nusantara memasuki tiga masa kegelapan, yakni masa kolonialisasi Portugis (1509 – 1593), masa kolonialisasi bangsa Spanyol (1521 – 1692), di kedua masa kolonialisasi Portugis dan Spanyol,  setiap aneksasi diawali dengan perjanjian dagang yang kemudian berujung pada kolonialisasi dengan membentuk pabrik-pabrik dan benteng. Kolonialisasi oleh kaum imperialis ini berdampak pada penguasaan sumberdaya alam dan eksploitasi sumberdaya manusia, para Raja Nusantara yang pada saat itu berkuasa, tertipu karena rakyat tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan, sementara kaum imperialis menguasai sumberdaya alam dan menentukan harga komoditas yang berat sebelah, menguntungkan bagi pihak kolonial dan merugikan pihak Nusantara atau biasa disebut dengan monopoli perdagangan.

Perlawanan dan pergolakan pun terjadi di kedua masa kolonialisasi Portugis dan Spanyol. Perlawanan untuk mengusir para kolonialis terjadi di berbagai daerah, dimulai dari Gerakan Perlawanan Rakyat Minahasa (1617), yang kemudian pada akhirnya kolonialis Spanyol terusir (1646). Perlawanan terhadap kolonialis Portugis pun terjadi, namun lebih kompleks daripada melawan kolonialis Spanyol. Hal ini disebabkan oleh terjadi silang sengketa di kalangan para bangsawan dan raja-raja Nusantara saat itu, yang mengakibatkan kolonialis Portugis sedikit banyak mengambil manfaat dari pertikaian yang terjadi dan membangun pabrik-pabrik serta benteng dengan leluasa, disebabkan oleh lengahnya para penguasa Nusantara karena pertikaian diantara mereka sendiri.

Namun pergolakan dan perlawanan terhadap kolonialisasi Portugis melahirkan pemimpin-pemimpin yang pada saat itu adalah penguasa atau Raja di Nusantara, memasuki masa remaja atau pemuda di masa pergolakan, perlawanan dan pertempurannya, yakni Raden Patah (1455 – 1518), pendiri Kerajaan Demak; Adipati Unus (1480 – 1521), Raja Demak kedua;  Sultan Hasanudin (1552 – 1570), pendiri Kesultanan Banten; salah satu dari Wali Songo, Sunan Kalijaga (1450 – 1550); serta Joko Tingkir (1549 – 1582), pendiri Kerajaan Pajang. Perlawanan, pergolakan dan pertempuran mereka menghadapi kolonialis Portugis serta silang sengketa diantara sesama mereka selama berabad-abad tercatat dalam risalah Babad Tanah Jawi. Perlawanan, pergolakan dan pertempuran yang bersifat lokal di masing-masing wilayah kekuasaan para Raja Nusantara berakhir dengan terusirnya kolonialisasi Portugis pada tahun 1593, dari pertahanan terakhir Portugis di Ambon, Maluku yang pada saat itu disebut Ternate dan Tidore.

Begitu bertubi-tubi Nusantara mengalami masa kegelapan yang kemudian bergeser ke Kolonialisasi Belanda. Hampir mirip dengan masa Kolonialisasi Portugis dan Spanyol, penguasa atau Raja-raja Nusantara melakukan sebuah perjanjian dagang, berbeda dengan kedua masa sebelumnya dimana penguasa Nusantara berhadap-hadapan langsung dengan Imperialis Portugis dan Spanyol, kolonialisasi Belanda diawali dengan perjanjian dagang yang dilakukan oleh sebuah Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie dengan para bangsawan atau Raja-raja Nusantara, yang berujung pada eksploitasi sumberdaya alam dan penindasan terhadap sumberdaya manusia Nusantara di masa itu. Masa kolonialisasi Belanda dimulai pada tahun 1602, secara perlahan perusahaan dagang Belanda ini menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Selama 200 tahun VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, namun disebabkan oleh pengelolaan yang korup, VOC bangkrut pada 1 Januari 1800.

Kemudian pergeseran kekuasaan dari Kerajaan Belanda yang kalah perang dari Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) yang merupakan Kaisar Perancis (1804 – 1815), juga membuat pergeseran kepemilikan dan penguasaan monopoli rempah-rempah di Nusantara. Penguasaan Kekaisaran Perancis terhadap monopoli rempah-rempah di Nusantara berlangsung pada tahun 1800 – 1811, yang kemudian berhasil direbut oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1811 – 1816. Setelah Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Persekutuan Kerajaan Prussia, Kerajaan Austria dan Rusia di Leipzig, Kekaisairan Napoleon Bonaparte di Perancis diakhiri oleh Kongres Wina (sekarang merupakan Ibukota Negara Sosialis Austria), pemerintahan Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Kerajaan Belanda pada 16 Agustus 1816.

Di masa kolonialisasi Kerajaan Belanda, terjadi berbagai pergolakan dan perlawanan yang berujung pada pertempuran. Yang paling fenomenal tercatat oleh sejarah adalah pergolakan dan perlawanan di  Sumatera, dipimpin oleh Sisingamangaraja XII (1845 – 1907), diawali dengan upaya monopoli perdagangan yang ingin dicengkeram oleh Hindia Belanda di tanah Toba dan Kesultanan Aceh, mengakibatkan perseteruan yang berujung pada pertempuran yang tercatat dalam sejarah sebagai perang paling panjang yang pernah ada di Nusantara, pertempuran Kerajaan Batak dan Pemerintahan Belanda ini disebut Perang Tapanuli, perang berlangsung selama 29 tahun, pada 1878 hingga 1907. Sisingamangaraja XII gugur dalam pertempuran tersebut bersama putri sulungnya Lopian serta kedua putranya Sutan Nagari dan Patuan Anggi.

Perang Padri juga merupakan peristiwa bersejarah tersendiri menghadapi kolonialisme Belanda. Namun karena diawali oleh perang saudara antara Kaum Ulama Padri dan Kaum Adat yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari ajaran Kaum Ulama Padri mengakibatkan pertempuran sesama saudara dengan Kaum Adat yang cukup panjang, perang saudara berlangsung dari tahun 1803 hingga 1821, dengan Kaum Adat yang melibatkan Belanda pada 1821, yang justru memperumit keadaan mengakibatkan Kaum Adat berbalik bekerjasama dengan Kaum Ulama Padri yang kemudian pecahlah Perang Padri hingga tahun 1825, perang dimenangkan oleh Belanda yang pada 15 November 1825 berhasil membujuk Pemimpin Ulama Padri, Tuanku Imam Bonjol (1772 – 1864) melalui perjanjian, peristiwa perjanjian tersebut mengelabui Pemimpin Ulama Padri, dimana Tuanku Imam Bonjol dalam keadaan sakit untuk datang ke Palupuh tempat perundingan, namun bukannya perundingan yang terjadi, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan pada Oktober 1837 yang kemudian dibawa ke Bukittinggi lalu ke Padang, berturut-turut Tuanku Imam Bonjol diasingkan, pada 23 Januari 1838, Tuanku Imam Bonjol  dipindahkan ke Cianjur, kemudian akhir tahun 1838 dipindahkan ke Ambon, pada 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Manado, di daerah ini Tuanku Imam Bonjol mengalami masa pembuangan 27 tahun lamanya hingga beliau wafat pada 8 November 1864. Penangkapan Tuanku Imam Bonjol tak mengakhiri pertempuran melawan Belanda, dipimpin oleh Tuanku Tambusai, Perang Padri berlanjut hingga benteng terakhir Kaum Ulama Padri, di Dalu-dalu (Rokan Hulu) jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838.

Pada saat yang hampir bersamaan dengan Perang Padri di Minangkabau, di Pulau jawa juga terjadi pertempuran, berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830 melawan Belanda, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1785 – 1855). Perang puputan yang meluas hingga seantero Pulau Jawa hingga disebut Perang Jawa, diawali dengan pihak Belanda yang dengan sewenang-wenang mematok tanah adat dan melintasi makam leluhurnya, berbuat onar hingga mengeksploitasi rakyat dengan pajak yang berlebihan. Perang Jawa merupakan perang dengan korban berjatuhan yang paling besar sepanjang sejarah Nusantara, setidaknya 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 serdadu pribumi dan 200.000 orang Jawa tewas pada pertempuran Perang Jawa. Saat itu Pangeran Diponegoro menyebut pertempuran tersebut Perang Sabil, yang artinya pertempuran melawan orang kafir.

Perang Jawa juga dikenal sebagai perang pertama di era modern saat itu, dengan pengerahan infanteri, kavaleri dan artileri, melibatkan semua metode perang modern, baik perang terbuka (open warfare), maupun perang gerilya (guerilla warfare), memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah di praktekan, Perang Jawa dilengkapi dengan perang urat syaraf (psy-war) melalui provokasi pihak Belanda, hingga kegiatan spionase dimana kedua belah pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya.

Pada tahun 1829, Kyai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap, berturut-turut menyusul kemudian ditangkapnya Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Sentot Alibasya. Pada sebuah puputan 28 Maret 1830, Belanda memojokkan pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Beliau menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dilepaskan, kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, selanjutnya dipindah ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang melawan Belanda dilanjutkan oleh putra Pangeran Diponegoro, Pangeran Alip alias Ki Sodewo alias Bagus Singlon; Diponingrat; Diponegoro Anom; Pangeran Joned, terus melakukan perlawanan meskipun berakhir tragis. Empat putra Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon, sementara Pangeran Joned dan Ki Sodewo terbunuh dalam peperangan.

Di masa kolonial Belanda klasik terdapat penindasan dalam bentuk perbudakan dan kerja paksa yang pada saat itu disebut dengan Culture Stelsel. Perbudakan dan kerja paksa ini berturut-turut diberlakukan oleh pihak Belanda dalam rangka membangun jalur perdangangan Jalan Raya Pos Daendels, Merak-Panarukan yang sekarang disebut Jalur Pantai Utara (Pantura), yang dalam proses pengerjaannya rakyat disiksa (dicambuk)dan diberi makanan yang tak layak konsumsi, mengakibatkan ratusan ribu rakyat pekerja saat itu tewas bergelimpangan dan dikubur secara serampangan di sepanjang Jalan Raya Pos tersebut. Begitupula dengan tanam paksa yang diberlakukan oleh kolonial Hindia Belanda, tanam paksa mengubah pola tanam masyarakat setempat, diseragamkan dengan penanaman Kopi dan Teh secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan pasar komoditas Eropa di masa itu. Tanam paksa inipun mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga yang tadinya bercocok tanam padi dan palawija, mengalami krisis pangan yang berkepanjangan, mengakibatkan ratusan ribu rakyat mati kelaparan.

Ada beberapa pertempuran di Nusantara yang tercatat oleh sejarah sebagai perlawanan terhadap Belanda, diantaranya Perang Pattimura di Ambon serta Perang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya Tjut Nyak Dien. Begitupula dengan pertempuran-pertempuran lokal – regional yang dapat ditelisik oleh peserta LDK Himasi UBL dalam pencatatan sejarah Nasional di masa awal pendudukan kolonial Belanda. Pertempuran-pertempuran tersebut menjadi risalah-risalah yang diteruskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun yang kemudian memasuki masa Politik Etis yang diberlakukan pihak Belanda untuk wilayah jajahan Hindia Belanda.

Kesadaran Nasional dan Peran Kaum Terpelajar di Era Penjajahan

Kesadaran nasional muncul secara bertahap di Nusantara selama dekade pertama abad kedua puluh, berkembang pesat sejak 1930, pergumulan pemikiran dan berkembang, baik secara ideologis maupun secara kelembagaan, selama pendudukan Jepang penuh gejolak di awal 1940-an, yang hancur kekuasaan kolonial Belanda. Seperti di bagian lain kolonial di Asia Tenggara, nasionalisme didahului oleh resistensi pedesaan bergaya tradisional. Sekitar 1.900 pengikut Surasentika Samin, seorang pemuka agama di masa itu, muncul pergolakan di pedesaan yang menganut agama sendiri, Ilmu Nabi Adam, yang menggerakkan perlawanan pasif di Jawa, termasuk penolakan untuk membayar pajak atau melakukan jasa tenaga kerja. Pergerakan Islam militan adalah salah satu pergolakan dari perlawanan tradisional, terutama di Sumatera.

Nasionalisme Indonesia menggejala seperti halnya pergolakan di Asia dan Eropa. Peziarah dan mahasiswa yang kembali dari Timur Tengah membawa ide-ide Islam modernis yang berusaha untuk mengadaptasi iman untuk perubahan zaman. Pengaruh lainnya termasuk berdirinya Kongres Nasional India pada tahun 1885; perjuangan Filipina untuk kemerdekaan melawan Spanyol dan Amerika Serikat pada 1898-1902; Kemenangan Jepang atas Tsar Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905), merupakan tantangan besar bagi mitos supremasi kulit putih Eropa; dan keberhasilan Kemal Ataturk dalam menciptakan Negara modern, Turki, setelah Perang Dunia I di atas reruntuhan Kekaisaran Ottoman. Revolusi Rusia 1917 juga memiliki dampak yang mendalam, terlihat dari pertumbuhan gerakan komunis yang kuat pada 1920. Kesadaran nasional tidak homogen tetapi mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Represi Belanda dan trauma perang 1942-1945, bagaimanapun, menempa beragam kelompok menjadi sebuah entitas kebangsaan.

Politik Etis

Prioritas kedua VOC dan negara Hindia Belanda setelah 1816 yang sangat komersial. Bahkan bagi koloni Inggris di India, penyebaran buku-buku merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Tapi opini di Belanda berubah. Pada tahun 1899 seorang pengacara bernama Conrad liberal Theodoor van Deventer menerbitkan esai polemik, “Utang Kehormatan,” jurnal Belanda De Gids. Van Deventer, yang memiliki pengalaman panjang di Hindia, berpendapat bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan ke koloni semua keuntungan yang telah dibuat dari penjualan tanaman berikut asumsi Belanda Staten-Generaal tentang tanggung jawab fiskal untuk pulau-pulau pada tahun 1867. Dia memperkirakan bahwa jumlah ini mencapai hampir 200 juta gulden, yang harus diinvestasikan dalam kesejahteraan dan fasilitas pendidikan. Ketika pemerintahan liberal terpilih di Belanda pada tahun 1901, ide-ide ini menjadi dasar untuk apa yang dikenal sebagai Politik Etis. Ruang lingkup Politik Etis meliputi perluasan kesempatan pendidikan bagi penduduk secara keseluruhan, perbaikan di bidang pertanian, terutama irigasi, dan pemukiman penduduk desa dari kelebihan penduduk Jawa ke beberapa wilayah di luar Jawa.

Rasionalisasi dan birokratisasi pemerintah kolonial yang terjadi dari kebijakan kesejahteraan baru banyak anggota elit priyayi terasing tanpa harus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat biasa. Sedangkan Sumatera dan kepulauan timur yang dihuni sedikit penduduk, Jawa pada awal abad kedua puluh memiliki masalah kependudukan dan kesehatan yang serius. Pada tahun 1902 pemerintah Hindia Belanda mulai program pemukiman kembali untuk meringankan tekanan populasi dengan mendorong penyelesaian di pulau-pulau lain; program ini adalah awal dari Program Transmigrasi (transmigrasi).

Pencapaian terbaik Politik Etis adalah peningkatan pendidikan. Berbeda dengan Inggris (atau pra-Inggris) Burma dan Filipina di bawah kedua Spanyol dan Amerika, pulau-pulau dibangun sekolah, dan tingkat melek huruf yang rendah. Pada tahun 1.900 hanya ada 1.500 sekolah dasar di seluruh nusantara untuk populasi lebih dari 36 juta. Di daerah yang mayoritas penduduknya Kristen seperti Ambon, beberapa komunitas Batak di Sumatera, dan Manado di Sulawesi, mengalami kondisi yang lebih baik karena misionaris mendirikan sekolah mereka sendiri. Di Sumatera ada sejumlah besar sekolah-sekolah Islam di tingkat desa. Tapi pendidikan publik hampir tidak ada sampai pemerintah Hindia Belanda menetapkan sistem sekolah desa pada tahun 1906. Pada 1913 sekolah berjumlah 3.500 hingga 1940, 18.000 sekolah. Meski pola penjajahan sedikit berubah, namun penduduk Nusantara tak sepenuhnya percaya dengan kebijakan Politik Etis, perlawanan penduduk Nusantara dilakukan dengan keengganan untuk membayar tenaga pendidik beserta fasilitas pendidikan yang ada.

Bahkan anggota elit Jawa, priyayi, telah membatasi kesempatan pendidikan pada awal abad ini. Sebuah sekolah untuk pelatihan asisten medis adat telah didirikan di Batavia pada awal 1851, dan “sekolah kepala” untuk pendidikan priyayi yang lebih tinggi setelah 1880. Sejumlah elit, pada tahun 1900, dipelajari pertumbuhan intelektualitasnya bersama siswa Belanda di sekolah-sekolah modern. Tapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda mempertahankan sistem yang pada dasarnya memisahkan kaum pribumi dan keturunan Eropa pada semua tingkatan sekolah. Belanda, Bahasa asli Sekolah (Hollandsche Inlandsche Scholen), dengan 20.000 siswa pada tahun 1915 dan 45.000 pada Perang Dunia II, telah digambarkan oleh sejarawan John RW Smail sebagai “lembaga yang paling penting dalam abad 20 sejarah Hindia Belanda.” Melalui media Belanda, lulusan diperkenalkan ke dunia modern; menjadi “pribumi,” Namun, karir mereka selanjutnya dibatasi oleh aturan rasial, ketidakadilan yang memicu nasionalisme masa depan.

Sekolah tinggi kedokteran menjadi Sekolah Pelatihan Dokter asli, mahasiswa juga memainkan peran utama dalam nasionalisme muncul. Sebuah perguruan tinggi teknik didirikan di Bandung pada tahun 1920, dan empat tahun kemudian fakultas hukum didirikan di Batavia. Sebuah kelompok yang sangat kecil tapi sangat berpengaruh, para sarjana di perguruan tinggi di Belanda, khususnya Universitas Leiden dan fakultas ekonomi di Rotterdam.

Raden Ajeng Kartini (1879-1905), putri Bupati Jepara di Jawa, adalah salah satu wanita pertama yang menerima pendidikan berbahasa Belanda. Dalam korespondensi surat tertulis kepada teman-teman Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1911 sebagai pintu Duisternis tot licht: gedachten lebih en voor het volk Jawa (Dari Kegelapan ke Cahaya: Pikiran Tentang dan Atas Nama Rakyat Jawa) dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Surat dari Putri Jawa , Kartini menyerukan pendidikan modern perempuan Indonesia dan emansipasi mereka dari penindasan tradisi. Surat-surat ini diterbitkan untuk tujuan mendapatkan dukungan untuk Politik Etis, yang kehilangan popularitas. Akibatnya, sejumlah sekolah Kartini untuk anak perempuan didirikan di Jawa pada tahun 1913 dari sumbangan pribadi.

Politik Etis dipuncak penerapannya diwarnai dengan paternalisme yang sering merendahkan. Beberapa kaum liberal Belanda mendeskripsikan bahwa Hindia Belanda sudah merdeka. Kebanyakan diasumsikan permanen, diketahui kemudian hubungan dengan Belanda yang sangat berbeda dengan Amerika “Filipina untuk Filipina” kebijakan setelah 1900. Dengan demikian evolusi politik Hindia ‘sangat terlambat. Desentralisasi Hukum 1903 dibuat dewan residensi dengan kapasitas penasehat, yang terdiri dari Eropa, Indonesia, dan Cina; pada tahun 1925 dewan tersebut juga dibentuk di tingkat kabupaten. Pada tahun 1918 Dewan Rakyat (Volksraad), sebuah badan penasehat untuk sebagian besar gubernur jenderal yang terdiri dari anggota Eropa dan Indonesia dipilih dan diangkat, bertemu untuk pertama kalinya. Meskipun menyetujui anggaran kolonial dan bisa mengusulkan undang-undang, Dewan Rakyat tidak memiliki kekuasaan politik yang efektif dan tetap menganut pola dan watak kolonial.

Gerakan Politik Awal

Berabad-abad di kooptasi Belanda membuat priyayi peringkat tertinggi di Jawa dan rekan-rekan mereka di Nusantara secara politis memilih untuk mengambil pilihan konservatif. Tapi priyayi peringkat lebih rendah dari pejabat kecil elit, bangsawan miskin, guru sekolah, dokter pribumi, kurang puas dengan status quo. Pada tahun 1908 siswa dari Sekolah Pelatihan Dokter asli di Batavia membentuk perkumpulan, Budi Utomo, yang merupakan pergerakan awal pribumi menjadi organisasi politik modern pertama di Indonesia yang menggunakan salah satu bahasa asli Nusantara yaitu bahasa Jawa.

Secara bertahap, Budi Utomo mengadopsi bahasa Melayu ketimbang bahasa Jawa sebagai bahasa resmi. Melayu, lingua franca di Nusantara, menjadi simbol persatuan dan dasar bahasa nasional Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia. Tidak seperti Jawa, yang sarat dengan perbedaan status bahasa yang mengkategorikan kehormatan sebagai simbol tata krama, Melayu adalah bahasa yang demokratis serta bebas dari Jawa sentris, meskipun Bahasa Indonesia sendiri tidak meninggalkan bentuk status kehalusan dan tata krama berbahasa yang merupakan karakter asli di Nusantara.

Sebuah gerakan politik yang lebih tegas daripada Budi Utomo muncul dengan pembentukan pada tahun 1910 dari Partai Hindia (Indische Partij) oleh EFE Douwes Dekker (dikenal dengan nama Multatuli dan setelah tahun 1946 sebagai Danudirja Setyabuddhi), peranakan campuran Eurasia penulis buku Max Havelaar. Seorang veteran Perang Boer (1899-1902) berjuang di pihak rakyat Afrika dan wartawan, Douwes Dekker mengkritik Politik Etis sebagai hiperbola konservatif dan menganjurkan membentuk pemerintahan sendiri di setiap gugusan pulau dan semacam “Hindia nasionalisme” yang mencakup semua gugusan pulau, membentuk kedaulatan sendiri tetapi tidak membedakan rasial eksklusif. Pada bulan Juli 1913, rekan dekat Douwes Dekker, termasuk dokter Tjipto Mangunkusumo dan RM Suwardi Surjaningrat (dikenal juga sebagai Ki Hadjar Dewantara, kemudian pendiri Taman Siswa atau Taman Siswa gerakan sekolah), membentuk Kongres Pemuda di Bandung. Panitia kongres berencana untuk mengajukan petisi kepada Ratu Belanda untuk parlemen Hindia. Pada tahun 1913 itu juga menerbitkan sebuah pamflet yang ditulis oleh Suwardi, “Jika saya menjadi seorang Belanda,” yang menjadi terkenal dengan cepat. Dianggap sebagai subversif oleh pemerintah kolonial dan kurang ajar oleh orang Belanda pada umumnya, pamflet, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, menyebabkan pengasingan ke Belanda bagi Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Dalam pengasingan, mereka bekerja dengan orang Belanda liberal dan mahasiswa pribumi yang sedang menuntut ilmu di Belanda. Hal ini diyakini bahwa istilah Indonesia pertama kali digunakan dalam nama organisasi, Aliansi Mahasiswa Indonesia, dengan organisasi tersebut mereka berhubungan selama awal 1920-an.

Respon masyarakat Islam terhadap lingkungan politik baru mencerminkan keanekaragaman mereka. Kesulitan oleh persaingan etnis Tionghoa, khususnya dalam perdagangan batik, pedagang Muslim membentuk Organisasi Pedagang Islam pada tahun 1909. Pada tahun 1912 kelompok ini menjadi Sarekat Islam (Persatuan Islam) di bawah pimpinan mantan pejabat pemerintah Hindia Belanda, Haji Umar Cokroaminoto. Sarekat Islam menjadi organisasi pertama yang keanggotaan begitu luas di kalangan rakyat biasa. Pada awal 1914, keanggotaannya berjumlah 360.000. Berkomitmen sebagian mempromosikan ajaran Islam dan kemakmuran ekonomi masyarakat (sentimen anti-Cina adalah daya tarik utama), organisasi yang juga memisahkan diri dari kepercayaan tradisional Jawa. Advokasi Cokroaminoto di Hindia pemerintahan sendiri menyebabkan Belanda diterpa kekhawatiran. Tahun 1916 Sarekat Islam memiliki beberapa cabang baik di Jawa dan di luar Jawa.

Modernis atau revolusioner menjadi tren dalam Islam diwakili oleh Muhammadiyah, sebuah kelompok yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912. Muhammadiyah sangat kuat pengaruhnya antara lain di Minangkabau Sumatera, dan sejumlah sekolah modernis yang didirikan di sana. Peran pentingnya tercermin dalam kenyataan bahwa putra Minangkabau, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir yang mampu mengungguli pribumi Jawa di kalangan pimpinan revolusi Indonesia. Pada tahun 1926 Nahdatul Ulama (Kebangkitan Ulama dan juga dikenal sebagai Liga Pesantren Muslim) diselenggarakan sebagai penyeimbang konservatif dari pengaruh pertumbuhan sinkretisme dan modernis ideologi Cokroaminoto.

Pada bulan Mei 1914, Hendricus Sneevliet (alias Maring) mendirikan Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia (ISDV), yang menjadi Perhimpunan Komunis Hindia (Perserikatan Komunisi di Hindia) Mei 1920 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924. Berafiliasi dengan Komunis Internasional (Cominterm) di Moskow, PKI menjadi aktif di antara anggota serikat buruh dan masyarakat pedesaan. Pada tahun 1926 dan 1927, meskipun ditentang oleh salah satu pendirinya Tan Malaka, anggota Komintern dari Sumatera, pemimpin lokal menghasut pemberontakan pedesaan di Jawa Tengah dan Sumatera. Akibat insiden ini Tan Malaka berseberangan dengan PKI, keluar dari partai tersebut. Pemerintah Hindia Belanda menumpas pemberontakan dan memenjarakan para pemimpin komunis. Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke pengasingan. Sejumlah 1.300 orang yang diduga komunis oleh pemerintah Hindia Belanda diasingkan ke Digul, koloni di Papua Barat. PKI mendominasi hampir seluruh pergolakan di Hindia Belanda, tidak menjadi aktor penting di panggung elit politik sampai menjelang kemerdekaan, karena menggunakan strategi dan taktik pergerakan klandestain (Gerakan Bawah Tanah). Namun, apabila ditelisik lebih dalam pergolakan fisik pemuda-pemuda kader Tan Malaka membuat posisi tawar politik pemimpin Indonesia diperhitungkan oleh penjajah.

Dalam proses pergumulan, pergolakan, perlawanan dan pertempuran Tan Malaka berturut-turut menuliskan risalah-risalah dalam bentuk pamflet dan selebaran yang di kemudian hari menjadi buku, diantaranya adalah Naar de Republik Indonesia (Menuju Republik Indonesia), Massa Actie, Gerilya Politik dan Ekonomi (Gerpolek), serta orasi-orasi politiknya di Solo, Purwokerto dan Kediri membuat gagasan radikalnya membangkitkan kesadaran rakyat untuk melakukan perlawanan, dari perlawanan yang bersifat demonstrasi hingga perlawanan fisik dengan terbentuknya Laskar Kedaulatan Rakyat (LKR), Pembela Tanah Air (PETA), Tentara Keamanan Rakyat (TKR) hingga terbentuknya angkatan militer resmi Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) di masa pergolakan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan perlawanan Indonesia melalui pertempuran fisik memunculkan Pemimpin Militer terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, profesi asli adalah seorang guru sekolah dasar yang di masa-masa pertempuran fisik mengikuti pelatihan militer PETA hingga menjadi seorang Panglima Besar TNI, Soedirman (1916-1950). Menggunakan strategi dan taktik perang gerilya, Soedirman terlibat dalam pertempuran-pertempuran terhadap pasukan Belanda yang pada saat itu merekrut tentara bayaran dari India, Gurka dan orang pribumi yang dilatih militer untuk kepentingan Belanda, Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) yang oleh rakyat Indonesia disebut marsose, pasukan KNIL dikenal sebagai pasukan pribumi yang turut melumpuhkan perlawanan Sisingamangaraja XII di Perang Tapanuli, melumpuhkan perlawanan rakyat Minangkabau di Perang Padri, juga melumpuhkan perlawanan Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar yang kemudian dilanjutkan istrinya Tjut Nyak Dien di Perang Aceh.

Kemunculan Soekarno dan Gerakan Nasionalis

Akhir 1920-an Hindia Belanda menyaksikan bangkitnya Soekarno memimpin di antara para pemimpin politik. Dia menjadi tokoh pertama yang benar-benar memperjuangkan persatuan nasional dan menjabat sebagai Presiden dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai terguling dari panggung politik pada tahun 1966. Putra seorang guru sekolah priyayi dan ibu dari Bali, Soekarno yang terkait dengan pemimpin revolusioner Hindia Partai Sarekat Islam dan di masa mudanya dan sangat dekat dengan Cokroaminoto sampai perceraiannya dengan putri Cokroaminoto, Inggit Ganarsih di tahun 1922. Setelah lulus dari perguruan tinggi teknik di Bandung pada bulan Juli 1927, Soekarno, bersama dengan anggota (Algemene Studieclub) kelompok belajar, mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1928. Diketahui setelah Mei 1928 sebagai Partai Nasionalis Indonesia (PNI), partai menekankan ormas, tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan tujuannya adalah kemerdekaan.

Tidak seperti kebanyakan pemimpin nasionalis sebelumnya, Soekarno memiliki bakat untuk menyatukan tradisi Jawa (terutama pengetahuan teater wayang dengan penggambaran atas pertempuran antara yang baik dan yang jahat), Islam, dan versi tersendiri dari Marxisme yang kemudian mendapatkan dukungan massa besar. Gagasan besar Soekarno adalah “Marhaenisme.” Marhaen (artinya petani dalam bahasa Sunda) adalah nama yang diberikan oleh Soekarno kepada seorang pria yang ditemuinya pada tahun 1930 saat bersepeda melalui pedesaan dekat Bandung. Risalah Marhaen dibuat untuk mewujudkan keadaan rakyat Indonesia: tidak proletar dalam arti Marxis, namun mereka menderita kemiskinan sebagai akibat dari eksploitasi kolonial dan monopoli perdagangan Hindia Belanda ‘di pasar Eropa dan Amerika.

Di luar tujuan kemerdekaan, Soekarno membayangkan sebuah masyarakat Indonesia di masa depan dibebaskan dari ketergantungan pada modal asing, tatanan masyarakat tanpa kelas tapi senang Marhaen, bukan serakah (gaya Barat) individualis, yang mencerminkan nilai-nilai ideal dari desa tradisional, gagasan dari gotong-royong atau saling swadaya. Marhaenisme, meskipun aslinya merupakan ketidakjelasan yang strategis, namun sudah cukup dikembangkan oleh 1.933  tesis tentang Marhaenisme di mana konsep itu identik dengan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Reksa swadaya dalam konteks yang beragam menjadi inti dari ideologi Soekarno setelah kemerdekaan. Mengingat Soekarno seorang Muslim persuasif modernis, seperti Ataturk di Turki, Soekarno menganjurkan pembentukan Negara Bangsa daripada negara Islam. Hal ini membuat berkurang daya tariknya di kalangan konservatif Islam di Jawa dan di berbagai daerah.

Lawan Berdebat Adalah Kawan Berpikir.

Putra Minangkabau Sutan Syahrir (1909-1966) dan Mohammad Hatta (1902-1980) menjadi tandem politik terpenting Soekarno. Lulusan dari universitas-universitas Belanda, mereka sosial demokrat dalam pandangan dan lebih rasional dalam gaya berpolitik daripada Soekarno, yang mereka kritik karena romantisme dan keasyikan memobilisasi massa. Pada Desember 1931 mereka mendirikan sebuah kelompok resmi disebut Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) tetapi sering diartikan PNI. Penggunaan istilah “pendidikan” tercermin gradualis, proses pendidikan orientasi kader Hatta untuk memperluas kesadaran politik.

Pada akhir 1920-an, pemerintah kolonial telah bergeser jauh dari komitmen idealis dari Politik Etis. Sebagai bentuk perlawanan para pemuda Nusantara dari berbagai daerah, membentuk enclave (kantung massa), diantaranya Jong Celebes (Pemuda Sulawesi), Jong Sumatera (Pemuda Sumatera), Jong Borneo (Pemuda Kalimantan), Jong Ambon (Pemuda Maluku), Jong Java (Pemuda Jawa), yang pada puncak pergerakannya membentuk Kongres Pemuda di Jakarta. Kongres Pemuda berlangsung pada 28 Oktober 1928, dan mendeklarasikan traktat persatuan nasional yang bertajuk “Sumpah Pemuda”, traktat tersebut menyerukan “Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Satu, Indonesia” dan menyerukan pergerakan non kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Traktat ini melahirkan entitas sebuah persatuan nasional yaitu Indonesia, sejak Kongres Pemuda tersebut seluruh elemen pergerakan pemuda dan rakyat menyebut Nusantara dengan sebutan, Indonesia.

Sikap keras dalam menghadapi meningkatnya tuntutan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditangkap pada bulan Desember 1929 dan diadili untuk penghasutan pada tahun 1930. Soekarno membuat pleidoi (risalah pembelaan) yang fenomenal hingga kini, bertajuk “Indonesia Menggugat.” Meskipun membuat pidato dengan fasih membela diri, Soekarno tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Hukumannya diringankan setelah dua tahun, namun ia ditangkap lagi dan dibuang ke Pulau Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu di Sumatera. Pada bulan April 1931, apa yang tersisa dari PNI dibubarkan. Untuk mengganti PNI, Partai Indonesia (Partindo) segera dibentuk, dan pada tahun 1932, Soekarno dan ribuan lainnya bergabung. Partindo menyerukan kemerdekaan tapi ditekan oleh Belanda dan membubarkan diri pada tahun 1934.

Memasuki masa Perang Dunia II (1939-1945), perang disepanjang gugusan benua Eropa dari Kawasan Eropa Timur, Uni Soviet (kini Rusia) hingga Eropa Barat, Kerajaan Britania Raya (Inggris), dilakoni oleh Negara Sosialis Jerman yang pada saat itu disebut dengan Nazi, dipimpin oleh seorang Diktatur, Adolf Hitler (1889-1945) menganeksasi hampir separuh daratan benua Eropa, perang tersebut dilakoni Nazi dengan tujuan membentuk bangsa Aria Raya di daratan benua Eropa, perang Nazi melibatkan pembinasaan ras Yahudi, Nazi membentuk kamp-kamp konsentrasi di beberapa wilayah di Eropa, sebagai cara untuk menginterogasi penduduk Eropa berkebangsaan Yahudi yang kemudian melakukan pembunuhan massal, Perang Dunia II melibatkan tindakan holocaust (pembantaian) hingga penggunaan senjata nuklir. Bersekutu dengan Diktatur Benito Mussolini (1883-1945) dari Italia, Francisco Franco (1892-1975) dari Spanyol dan Kekaisaran Jepang, Hirohito (1901-1989) di Asia Timur membentuk poros melawan Kerajaan Britania Raya dan Perancis, perang meluas hingga ke seluruh imperium dan Negara persemakmuran di seluruh dunia, Afrika dan Asia, hingga menyerang Amerika Serikat dan wilayah kekuasaan imperium di teritori Asia Pasifik. Memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa, merupakan konflik paling mematikan, paling bengis dan paling biadab sepanjang sejarah umat manusia.

Di Asia Timur, sejak 1937 Kekaisaran Jepang telah berperang dengan Kekaisaran Tiongkok, dengan tujuan membentuk bangsa Asia Raya, Jepang berturut-turut menganeksasi wilayah imperium Eropa di Asia, dimulai dari Semenanjung Korea hingga Asia Tenggara, menduduki Hindia Belanda pada Maret 1942. Di masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami fase penindasan yang begitu gelap dari sudut pandang kemanusiaan, terjadi peristiwa Romusha (kerja paksa) yang memakan korban ratusan ribu korban jiwa untuk di eksploitasi tenaganya memenuhi kebutuhan perang pasukan Jepang, hingga tindakan asusila dengan menculik gadis-gadis di Indonesia untuk dijadikan pemuas nafsu birahi (Jugun Janfu) untuk pasukan Jepang di seluruh wilayah jajahan Jepang di Asia.

Di masa peralihan Hindia Belanda ke penjajahan Jepang, Soekarno masuk kembali  ke arena politik untuk memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945, disinilah perdebatan dan pergolakan berbagai ideologi yang dianut para pemimpin Indonesia terjadi, tercatat dalam sejarah pertarungan gagasan terjadi antara Muhammad Yamin (1903-1962), Soepomo (1903-1958) dan Soekarno mengenai filosofi kebangsaan yang dijadikan dasar Negara. Berturut-turut digagas mengenai dasar Negara, pada sidang BPUPKI pertama pula Soekarno mencetuskan dasar Negara adalah Pancasila yang dibacakannya dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, pada pidato inilah Soekarno memaparkan tentang filosofi kebangsaan Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang BPUPKI pertama menghasilkan sebuah resolusi, Piagam Jakarta yang digulirkan pada 22 Juni 1945, pada sidang tersebut terjadi perdebatan cukup sengit diantara pemimpin nasionalis dan pemimpin agama tentang dasar Negara dimana gagasan Negara Bangsa bertarung dengan gagasan Negara Agama, dan Piagam Jakarta menjadi permufakatan sementara diantara mereka. Hingga sampailah BPUPKI pada sidang kedua yang membahas konstitusi, rancangan Undang-Undang Dasar, penetapan wilayah Indonesia Merdeka, rancangan bentuk pemerintahan Republik, penetapan bendera nasional Sang Saka Merah Putih dan penetapan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Sidang kedua berlangsung seminggu, pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, sementara perdebatan gagasan Negara Bangsa dan Negara Agama terus berlangsung sepanjang sidang, dan berakhir pada mufakat mengenai perubahan redaksional pada rancang bangun Indonesia Merdeka.

Berdasarkan kesiapan para pemimpin Indonesia untuk merdeka maka BPUPKI dibubarkan dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI juga meleburkan keanggotaan menjadi lebih majemuk berdasarkan etnis, suku dan agama dari berbagai wilayah di Indonesia, perwakilan Indonesia Timur Nusa Tenggara dan Maluku, serta etnis tionghoa dilibatkan dalam keanggotaan PPKI. Perdebatan gagasan antara konsep Negara Bangsa dan gagasan Negara Agama yang terjadi di BPUPKI masih menyelimuti PPKI, namun dengan pendekatan dan lobi-lobi yang dilakukan pemimpin Nasionalis kepada pemimpin Agama dalam hitungan kurang dari 15 menit mencetuskan bentuk Negara dan mengubah beberapa redaksional di Undang-Undang Dasar dan perubahan dasar Negara Piagam Jakarta menjadi Pancasila. Bersamaan dengan dinamika gagasan yang terjadi antara para pemimpin, para pemuda Indonesia yang tidak bergabung dengan BPUPKI dan PPKI, menyangkal pembentukan BPUPKI dan PPKI yang dianggap merupakan bentukan Jepang, para pemuda ini beranggapan bahwa semestinya kemerdekaan Indonesia tidak diatur oleh Kekaisaran Jepang, mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia benar-benar atas itikad dan kehendak bangsa Indonesia sendiri tanpa intervensi dari Kekaisaran Jepang. Sementara Jepang berkehendak bahwa kemerdekaan Indonesia dicetuskan 24 Agustus 1945, namun pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan fatalistic Aggression, mengebom Ibukota Jepang Hiroshima dan kota Nagasaki dengan menggunakan bom atom atau senjata nuklir, berdampak pada kelumpuhan total dari seluruh kekuatan pasukan Jepang di Asia Timur dan Asia Tenggara, yang akhirnya menyerah kepada pasukan Sekutu.

Pada fase penjajahan Jepang hingga keruntuhan pasukan Jepang, pemuda yang diantaranya Chaerul Saleh (1916-1967), Soekarni Kartodiwirjo (1916-1971), SK Trimurti (1912-2008), dan Adam Malik (1917-1984), menentang kompromi yang dilakukan pemimpin Nasionalis dan pemimpin Agama dengan pihak Jepang. Pemuda-pemudi yang mendukung Soekarno dan Mohammad Hatta, di kemudian hari berdasarkan keadaan darurat Aggresi Militer Belanda II dan kegagalan perundingan Indonesia-Belanda, Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, bersama Tan Malaka dan Sutan Sjahrir yang pada masa itu adalah Perdana Menteri Republik Indonesia, membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) pada tanggal 7 November 1948 di Yogyakarta. Sebagai bentuk pemerintahan bayangan yang diakibatkan ditawannya Soekarno dan Mohammad Hatta oleh pihak Belanda yang kembali berusaha menguasai dan menjajah Indonesia. Pemuda-pemudi ini ketika pasukan Jepang runtuh, mendesak para pemimpin Nasionalis untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, gagasan tersebut ditujukan untuk mengambil momentum kemerdekaan Indonesia tanpa berkompromi dengan pihak Jepang. Sebuah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta, yang dibawa paksa ke Kota Karawang untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan dan perdebatan yang terjadi antara pemuda dan pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta berhasil membujuk pemuda untuk tidak gegabah menghadapi situasi. Soekarno dan Mohammad Hatta berjanji untuk memenuhi kehendak para pemuda, namun pada waktu yang ditentukan oleh para pemimpin, keputusan ini merupakan mufakat yang dicapai diantara Pemimpin Nasionalis dan Pemuda pada saat itu. Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta yang kemudian dikawal oleh pemuda, mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan yang disusun oleh Sayuti Melik (1908-1989) dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Keesokan harinya 18 Agustus 1945, diumumkan Mohammad Hatta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara dan Konstitusi Republik Indonesia, hingga 1 Desember 1956, Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Menjalankan pemerintahan yang belum tertata rapih dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang terdiri atas 137 orang anggota dibentuk pada 29 Agustus 1945, hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA) secara utuh dan paripurna pada tahun 1960.

Romantika, Dinamika dan Dialektika Pergerakan Mahasiswa.

Republik Indonesia merdeka yang masih berumur jagung kembali menghadapi fase kegelapan, konstalasi politik yang begitu liat, silih berganti pimpinan pemerintahan hingga rombak bangun sistem ketatanegaraan, mengakibatkan kondisi rakyat pada saat itu mengalami kemerosotan, gegap gempita pertarungan ideologi diantara para pemimpin Republik, membuat nasib rakyat Indonesia terbengkalai dan disadari belakangan terjadi krisis di berbagai daerah, kelaparan, kemiskinan dan kelangkaan kebutuhan pokok rakyat, memunculkan sebuah pergolakan, yang lagi-lagi dimotori oleh mahasiswa. Di masa kepemimpinan Soekarno, mahasiswa merupakan bagi pemerintahan atau sistem ketatanegaraan, dibentuknya Dewan Mahasiswa (Dema) yang berasal dari berbagai kampus, pemerintahan Soekarno disetiap kebijakannya melibatkan mahasiswa di masa itu. Membentuk enclave-enclave pergerakan mahasiswa, Soekarno menjadikan organisasi pergerakan mahasiswa sebagai bagian dari pemerintahannya. Perhimpunan mahasiswa ini disebut dengan Kelompok Cipayung, yang terdiri atas beberapa organisasi pergerakan mahasiswa, yakni GMNI, PMII, HMI, GMKI, PMKRI. Kelompok Cipayung merupakan sebuah alat pergerakan mahasiswa yang sangat massif di masanya, dapat dimaklumi karena Soekarno mengarahkan kelompok ini untuk terlibat dalam pertarungan politik dunia, yang melakukan perlawanan ideologis terhadap segala bentuk pemikiran kolonialis imperialis. Masa-masa itu disebut oleh Soekarno sebagai era vivere periscolo, yang apabila diartikan merupakan era hidup secara berbahaya. Dari sudut pandang pergolakan pemuda dan mahasiswa, Soekarno dan Kelompok Cipayung dianggap sebagai pelaku Kediktaturan, hiperbola romantisme hingga perilaku feodal oleh pihak mahasiswa yang berseberangan. Pada tahun 1959, mengeluarkan sebuah dekrit untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang pada saat itu Negara pemerintahan berbentuk Parlementer oleh Dewan Konstituante, di kembalikan menjadi pemerintahan Presidensil, Soekarno pada saat itupun mencetuskan konsep Demokrasi Terpimpin, merespon konsep tersebut MPR/DPR yang diketuai oleh Chaerul Saleh, menunjuk Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan disetujui oleh mayoritas anggota MPR/DPR saat itu.

Penunjukan sebagai presiden seumur hidup inilah yang memunculkan polemik hingga mengakibatkan pergolakan mahasiswa, karena Soekarno dianggap menyalahgunakan kekuasaan yang tanpa batas dan Kelompok Cipayung sebagai kaki tangan dari kebijakkan tersebut. Di masa pergolakan ini muncul seorang tokoh pemuda dari luar sistem yang bernama Soe Hok Gie (1942-1969), seorang pemuda yang gemar menghabiskan waktunya berpetualang kegiatan alam mendaki gunung-gunung di gugusan pulau Jawa. Sebagai kaum terpelajar mahasiswa, Soe Hok Gie memiliki daya kritis tersendiri terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Soe Hok Gie merupakan penulis di Koran-koran terkemuka di Jakarta pada tahun 1960an, mengecam dan menentang pemerintahan Soekarno dan PKI secara terbuka melalui artikel-artikelnya, perlawanannya menggerakan pemuda dan mahasiswa saat itu untuk turut serta menentang Soekarno dan PKI. Pergolakan mahasiswa di tandai dengan terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang pada saat itu menuntut agar PKI dibubarkan, Kabinet Dwikora dibubarkan dan Turunkan harga sembako, yang disebut juga dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pergolakan dipicu oleh Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), sebuah peristiwa penculikan dan pembunuhan perwira tinggi TNI, disebabkan simpang siur isu dibentuknya Dewan Jenderal untuk memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Situasi Negara yang saat itu genting dan darurat, rentetan demonstrasi yang terjadi, dibarengi dengan peristiwa pembantaian gerakan anti komunis, membuat Soekarno membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak 1966 hingga 1998, tujuh kali berturut-turut Soeharto terpilih menjadi Presiden Indonesia, merupakan orang Indonesia terlama menjabat Presiden, 32 tahun lamanya Soeharto memimpin dan melakukan tindakan represif militer dan pembantaian, melakukan pembinasaan terhadap terduga komunis dengan 500.000 korban jiwa pada tahun 1965-1966, serta melakukan stabilisasi politik dengan melakukan pembinasaan terhadap anggota komunis, terduga komunis serta semua ormas-ormas komunis dengan 2 juta korban jiwa pada tahun 1974 hingga 1982. Di beberapa peristiwa pergolakan mahasiswa di masa pemerintahannya adalah Peristiwa Malari 1974, Peristiwa Tanjung Priok 1989, Peristiwa 27 Juli 1996, hingga Penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998, berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Dinamika Mahasiswa Sebagai Tolok Ukur Situasi Nasional.

Situasi nasional Indonesia dari 1998 hingga 2014 merupakan sebuah pergumulan pertarungan politik yang merupakan fragmentasi dari perseteruan di era Soekarno yang sempat diredam selama 32 tahun oleh Soeharto. Sebuah pertarungan ideologi yang tercermin dari pertarungan politik aliran yang marak di era Soekarno dimunculkan kembali di masa-masa ini. Berturut-turut diantaranya pertarungan gagasan dari kelompok mahasiswa yang menggulingkan Soeharto yang terbentuk dalam aliansi taktis mahasiswa FKSMJ dan Forkot yang bertarung gagasan dengan anasir Kelompok Cipayung yang membuat dinamika mahasiswa begitu padat dan liat. Pola pergerakan taktis dan pola pergerakan strategis bergumul berturut-turut di era kepemimpinan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga 10 tahun periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Gagasan konsep ketatanegaraan Presidium Nasional Indonesia dan Komite Nasional Indonesia yang dicetuskan oleh FKSMJ dan Forkot untuk mengembalikan sistem ketatanegaraan sosialis di era Soekarno berhadapan dengan gagasan Negara Federal dan Sistem Otonomi Daerah yang dibentuk melalui Amandemen UUD 1945, pada tahun 2002. Berturut-turut konflik etnis, konflik Agama, konflik suku, pembunuhan aktivis Kemanusiaan, hingga peristiwa-peristiwa terorisme mewarnai situasi dan kondisi nasional di masa-masa Reformasi. Potensi-potensi konflik yang berakar dari peristiwa-peristiwa di masa lalu seakan-akan membuka luka dan trauma psikologis yang mengendap yang kemudian muncul sebagai penyebab konflik.

Yang jadi pembahasan dan pengkajian adalah apakah pergolakan dinamika mahasiswa memicu potensi konflik atau potensi konflik meredam pergolakan dinamika mahasiswa. Menerjemahkan dinamika mahasiswa dapat dikaji dari gagasan kritisnya terhadap situasi dan kondisi yang kemudian membentuk pola-pola aliansi pergerakan mahasiswa berlanjut pada pergolakan yang ditandai mobilisasi massa untuk menggedor kekuasaan agar menjalankan gagasannya. Dalam metode analisisnya pola pergerakan mahasiswa terbagi atas dua metode berfikir da sain dan da solen, da sain adalah subyektivitas gagasan digulirkan ke kesadaran sosial masyarakat, sementara da solen adalah fakta-fakta sosial kemasyarakatan menjadi komponen-komponen terbentuknya gagasan. Pola pergerakan mahasiswa dipengaruhi dan juga mempengaruhi dua faktor, faktor intervensi internal strategis dan faktor intervensi eksternal strategis yang merupakan alat ukur daya dorong pergerakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pergerakan menggejala di masyarakat. Metode pergerakan mahasiswa yang dipaparkan diatas untuk mengetahui bentuk pergerakan yang dilaksanakan, yang diantaranya adalah aliansi strategis-taktis, mobilisasi massa, hingga membentuk perhimpunan dan partai politik.

Sementara dinamika mahasiswa bergerak dan bergulir disaat yang bersamaan fakta-fakta konflik sosialpun berkembang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi konflik berkembang menjadi konflik, diantaranya adalah kekuasaan menggunakan aparaturnya melakukan operasi intelijen dengan memunculkan potensi konflik yang memicu konflik untuk mengalihkan situasi dan kondisi yang diarahkan pergerakan mahasiswa menjadi sebuah konfrontasi sosial untuk membuat pergerakan mahasiswa gagal atau prematur. Disini mahasiswa mesti memiliki sebuah kecakapan kontra intelijen agar tidak dianggap sebagai biang keladi konfrontasi sosial yang membuat kekuasaan memiliki alasan untuk menangkap dan menindak anggota-anggota pergerakan. Dalam beberapa hal konfrontasi sosial semakin mematangkan pergerakan mahasiswa untuk mencapai tujuannya, karena pergerakan mahasiswa muncul mengatasi konflik, namun di masa 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) terbukti besar kemungkinan terjadi justru merugikan pergerakan mahasiswa, dengan kemampuan intelijennya pergerakan mahasiswa dianggap sebagai biang onar sebagai fakta sosial masyarakat.

Fakta yang dipaparkan sebelumnya juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang sedang marak di dunia internet, melalui sosial media yang digunakan oleh masyarakat, begitu mudahnya sebuah gagasan pergerakan mahasiswa yang di rencanakan dan di konsep sedemikian rupa begitu matang dan rapi dapat dipatahkan hanya oleh beberapa update status facebook, beberapa kultwit twitter, tampilan-tampilan display picture blackberry messenger, juga beberapa update personal message blackberry messenger yang mengalihkan fokus pergerakan mahasiswa. Begitu mudahnya sebuah gagasan pergerakan mahasiswa tercerabut oleh opini-opini nyeleneh, sepele, akibat perang update status facebook dan twitwar twitter yang sifatnya kepentingan personal, yang terkadang isinya juga hanya curahan-curahan hati galau, pernyataan-pernyataan sinis dan penistaan tak tentu arah yang sama sekali tidak signifikan bagi kemajuan sebuah bangsa dan Negara. Begitu besarnya setitik ego berkembang di tatanan masyarakat saling silang bertentangan untuk hal-hal yang sifatnya individual dan remeh temeh. Fenomena internet tersebut menghantarkan tatanan masyarakat pada sebuah perang informasi assimetris yang melahirkan proxy pertarungan yang tak berujung pangkal, ambigu, bias makna, disetiap pusaran informasi di masing-masing proxy.

Oleh sebab itu, peran dan fungsi mahasiswa sebagai kaum terpelajar mesti dibangkitkan kembali, reposisi peran sebagai pencetus perubahan mesti dimunculkan kembali. Sebagai ujung tombak dari sebuah tatanan masyarakat tentunya mahasiswa diharapkan mampu berdampingan langsung dengan rakyat untuk mengatasi persoalan-persoalan rakyat, baik yang muncul di permukaan maupun persoalan-persoalan rakyat yang tertutup dari berbagai rangkaian sosial kemasyarakatan. Di antaranya adalah pendampingan atau advokasi, mahasiswa, dengan segenap kemampuan intelektualnya semestinya bisa dengan serta merta mendampingi rakyat menghadapi persoalan rakyat. Ada dua hal yang sudah pasti di setiap jaman yaitu kemiskinan dan kebodohan, betapa pentingnya peran strategis mahasiswa melakukan kerja-kerja yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan dan kebodohan. Pengentasan kemiskinan dan pencerahan bagi rakyat agar tahu hak dan mampu memperjuangkannya merupakan peran dan fungsi strategis yang sangat nyata dibutuhkan oleh rakyat saat ini.

Untuk memahami karakter sesama mahasiswa yang kita libatkan dalam sebuah kerja-kerja kemaslahatan, bisa dimulai dari memahami kebutuhan dasar sesama mahasiswa tersebut. Seperti paparan sebelumnya, melibatkan sesama mahasiswa dapat dimulai dari banyak hal, kelompok belajar (study club), kelompok mengajar (guru-guru privat) untuk siswa-siswa sekolah menengah atau rakyat yang memiliki usaha kecil mikro, hingga pembentukan perhimpunan mahasiswa yang berskala regional nasional. Diantaranya mungkin ada yang ingin belajar bersama, namun seiring waktu sesama mahasiswa tersebut terlibat secara intens dengan kerja-kerja kemaslahatan. Cara-cara seperti yang disampaikan ini merupakan cara sederhana yang tidak membutuhkan sebuah keterampilan khusus, bisa dimulai dari pergaulan, pertemanan, persekawanan dan kesamaan minat dan bakat.

Manajemen Konflik Sebagai Alat Solusi.

Potensi konflik di tatanan masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah ketimpangan sosial, disebabkan oleh faktor ekonomi, status sosial, pertentangan kultural dengan agama, pertentangan agama dengan agama, pertentangan kultural dengan kultural, pertentangan etnis dan ras. Ketimpangan sosial tersebut hanya tercipta oleh satu hal yaitu sudut pandang (perspektif). Unsur demografi kependudukan, kebutuhan dasar dan asupan informasi merupakan pokok-pokok pemikiran yang mempengaruhi perspektif. Berkembang menjadi sebuah konflik disebabkan oleh penyimpangan pola interaksi sosial, diawali oleh prejudice atau sakwasangka atas hal-hal yang tak diketahui, hingga sampai pada sebuah fase dimana kebuntuan nalar terjadi, sehingga terjadi konfrontasi fisik yang memunculkan penyimpangan interaksi sosial lebih luas, berujung pada konfrontasi sosial.

Ciri-ciri konflik yang paling mendasar adalah intimidasi, berbeda dengan perang urat syaraf (psy war) dimana pihak-pihak yang bertarung saling serang; intimidasi merupakan penindasan emosional dan psikologis yang mengakibatkan kejatuhan mental psikologis yang membuat interaksi sosial tak punya pilihan lain selain konflik. Karakter dasar konflik adalah tidak tercapainya sebuah pemufakatan atas satu hal yang mengalami multiplier effect ke hal lain mengakibatkan kemerosotan nilai atas hal-hal yang dihadapi dan menimbulkan krisis di banyak hal. Tumpah tindih persoalan yang tak kunjung mendapatkan solusi memicu krisis yang membentuk potensi konflik. Dampak dari konflik adalah trauma sosial, dendam sosial, penyimpangan nilai, penyimpangan kultural, terbentuknya sekte-sekte, keengganan sosial (social disobedience), penyangkalan, hingga rusaknya peradaban di suatu wilayah.

Strategi dan taktik untuk mengatasi konflik yang paling mendasar adalah kejernihan dalam berpikir, mengutip Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, “Seorang terpelajar mesti adil sejak dalam pikiran, begipula bertindak.” Kutipan ini merupakan awal dari segala penyelesaian konflik, karena untuk masuk ketahapan berikutnya yaitu analisa konflik yang pada prosesnya melakukan identifikasi konflik dibutuhkan kejernihan dalam berpikir, identifikasi konflik merupakan tahapan dimana pelaku manajemen konflik mampu memilah-milah penyebab konflik sehingga untuk masuk ke tahapan berikutnya yaitu rumusan cara-cara penyelesaian konflik yang diadaptasikan dengan pihak-pihak yang berkonflik, kemudian sebagai tahapan akhir adalah pelaksanaan dari proses analisa konflik. Tahapan akhir manajemen konflik adalah pembauran sosial, dimana pelaku-pelaku konflik dilibatkan kembali dalam sebuah interaksi sosial yang membuat nilai-nilai sosial baru berkembang.

*Makalah dengan tajuk, Kepekaan Terhadap Krisis Sosial Kemasyarakatan, ditulis di Bekasi, Jawa Barat, pada 22 Februari – 27 Februari 2015, oleh Parlin Siagian. Makalah di presentasikan untuk kegiatan Latihan Dasar Organisasi, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika, Universitas Budi Luhur di Cipanas, Jawa Barat, pada 28 Februari 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.