2018-11-12 11.15.21

Sedulur, dinamika politik Indonesia memasuki tahap pendewasaan karakter. Jamak kita lihat di media massa nasional baik cetak maupun online perilaku politik Indonesia. Beragam wacana terlontar pada prosesnya, tetapi indahnya para pelaku politik tetap bersikukuh untuk melaksanakan praktek politik yang konstitusional. Beragam kita rasakan sebagai partai politik, dimana beberapa peraturan sulit sekali diterjemahkan secara sederhana oleh para punggawa demokrasi. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para pelaku politik Indonesia melakukan langkah – langkah yang konstitusional. Optimisme ini tentunya bukan tanpa dasar, tentunya menghadirkan sebuah praktek politik dalam bentuk demokrasi yang bersikukuh kepada kepentingan bangsa Indonesia dan mengesampingkan kepentingan golongan menjadi prioritas utama bagi para pelaku politik.

Beragam wacana pun berkembang menjelang Pemilu 2019, dimana rakyat Indonesia disuguhi opini – opini publik oleh para politisi, sehingga sedikit banyak membuka mata rakyat atas apa yang menjadi pilihannya. Memang secara kualitas integritas para pelaku politik di Indonesia tercoreng oleh beragam hoax yang merebak. Tetapi secara elegan kita bangsa Indonesia mampu menyelesaikannya bersama, proses konstitusi menjadi prioritas dalam menentukan baik buruk dan benar salah, sehingga yang salah dan buruk mendapatkan ganjaran serta yang baik dan benar mendapatkan apresiasi masyarakat. Tampak sekali lagi bahwa Pemilu 2019 sungguh diperuntukan dan dipersembahkan bagi kemaslahatan rakyat banyak, dengan aparatur negara yang tangguh dan punggawa demokrasi yang pemberani.

Lembaga Kepresidenan, KPU dan KPK beriringan menyuguhkan proses demokrasi yang bersih dan hikmat, alas sangat disayangkan hal ini tidak diimbangi oleh Lembaga Legislatif Indonesia. Sebab sesungguhnya wakil rakyat ada di legislatif, tetapi justru Lembaga Kepresidenan, KPU dan KPK mendapatkan acungan jempol dari masyarakat. Pada Pilkada serentak 2018 pun sudah terlihat tanda – tanda bahwa proses demokrasi di Indonesia berlangsung sejuk dan damai, kerendahan hati pemenang dan ketegaran pihak yang kalah dalam Pilkada 2018 menunjukan bahwa bangsa Indonesia sedang menuju proses demokrasi yang berangkat dari praktek politik yang sehat. Partisipasi publik menjadi prioritas di setiap langkah – langkah kerjanya, sehingga bagi para konstituen pemilih tidak memiliki kekhawatiran bahwa mereka akan mengalami kekecewaan.

Praktek politik merakyat yang dicontohkan oleh para pemimpin Republik patut diapresiasi sebagai sebuah keberhasilan konstitusi yang komprehensif. Bersyukur kita Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) turut berpartisipasi didalamnya untuk turut serta mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari unsur politik negara PKPI memiliki beragam cara untuk mendekatkan diri dengan rakyat dan para pemuda – pemudi kalangan milenial akan menjadi golongan yang menentukan pada Pemilu 2019. Sehingga dimaklumi bersama bahwa segala daya upaya kita diarahkan untuk memenangkan golongan milenial. Sebagai bagian kerja kerakyatan, milenial di anggap sebagai golongan yang memiliki tingkat kecerdasan yang mumpuni dan apabila para pelaku politik berusaha memenangkan golongan milenial yang merupakan mayoritas di negeri ini, maka kesadaran yang pertama kali harus dimiliki adalah bahwa politik adalah ilmu tentang cara.

Berikan pemahaman kepada milenial bahwa politik berbeda dengan intrik, politik bekerja untuk rakyat dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu bangsa Indonesia selalu saja berjuang untuk kemerdekaan politik agar masa depan bangsa Indonesia memiliki sebuah kepastian bahwa demokrasi adalah proses berbangsa dan bernegara selalu menjadi cara berpolitik kita. Sementara intrik adalah saling adu domba, ujaran kebencian, hoax dan debat kusir yang tak tentu arah melontarkan fitnah kesana kemari. Intrik harus di tumpas dan di berangus dalam sistem politik Indonesia, sebab hal tersebut yang memunculkan antipati masyarakat terhadap politik dan menganggap politik itu kejam dan hal negatif lainnya. Milenial harus memahami bahwa hak pilih mereka saat Pemilu 2019 harus mereka dapatkan dan kemerdekaan mereka untuk memilih harus di jamin oleh negara.

Berikan pengertian kepada milenial bahwa POJOK KANAN BAWAH memiliki kehendak untuk juga bersama memperjuangkan hak – hak rakyat dan bagi milenial terhindar segala bentuk konflik yang tak tentu arah. Berikan pengertian pula kepada milenial bahwa PKPI yang bernomor urut 20 menggenapi peserta Pemilu 2019 yang memberikan ruang yang seluas – luasnya bagi milenial untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri. Bagi kita bangsa Indonesia, tak ada yang lebih penting selain memberikan kontribusi dan bersama membangun negeri yang kita cintai ini dan milenial sebagai tulang punggung Republik harus diberikan teladan untuk dijadikan contoh bahwa mereka dipercayakan untuk sebuah Indonesia yang gilang gemilang di masa depan. Serta beragam pengertian dalam berpolitik dapat diberikan secara utuh kepada milenial agar rakyat yang secara bersama kita perjuangkan mencapai kemaslahatan bersama. LIN

Akhmad Batara Parenta Parlindungan

Anggota Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPIndonesia, Ketua Bidang Kebudayaan

Calon Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan DKI 1, Jakarta Timur

Penggiat Sosial, Penggiat Literasi, Penulis dan Wirausahawan

Iklan

Satu respons untuk “Praktek Politik Merakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.