Melawan Arus

Romantika, Dinamika dan Dialektika

Sedulur, menggenapi sebuah proses demokrasi dibutuhkan kerja bersama untuk mengawali gegap gempita pembangunan nasional yang sedang berlangsung saat ini. Setidaknya sebagai sebuah tahap dari sebuah proses demokrasi dibutuhkan segenap dari kita untuk menjawab tantangan jaman. Memang dibutuhkan kerja ekstra pada awalnya dan pada prosesnya, serta sebuah keyakinan mengimbangi derap langkah kita di setiap aktivitas. Perlu bagi segenap dari kita untuk turut berperanserta mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sama – sama kita perjuangkan. Tanpa perlu untuk saling bermegah – megah atau mengecilkan peran, bagi kita bangsa Indonesia memerlukan sebuah kepastian dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Republik Indonesia. Sehingga ketika ada sebuah kepastian dari segenap kebijakan yang bergulir maka rakyat pun dapat menjalani kehidupan kesehariannya dengan leluasa dan bergembira. Bangsa Indonesia sedang menghadapi sebuah fase atau tahapan bahwa proses demokrasi di uji apakah benar merupakan jawaban yang kita perlukan untuk mencapai sebuah keadilan dan kemakmuran. Sebab dalam sebuah rancang bangun sebuah bangsa, proses demokrasi adalah salah satu unsur berbangsa yang membutuhkan segenap kemampuan bermasyarakat yang membutuhkan kontribusi yang tidak kecil.

Sebagai sebuah tahapan berbangsa, kepastian terbentuknya kemaslahatan bermasyarakat dibutuhkan oleh rakyat. Sebab apabila proses demokrasi berjarak dengan keadilan dan kemakmuran atau bahkan merusak kohesi kebangsaan kita, maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang utuh untuk mengetahui solusi yang diperlukan untuk tetap menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama. Sebagai salah satu cara pandang bernegara dan berbangsa maka dibutuhkan untuk menggedor sekat antara negara dan bangsa agar segenap sepak terjang rakyat dan negaranya manunggal dengan keadilan dan kemakmuran demi terciptanya kemaslahatan rakyat. Di berbagai pelosok negeri dapat kita saksikan gegap gempita pembangunan yang diharapkan di masa yang akan datang mampu mendatangkan kesejahteraan rakyatnya. Memang sebagai sebuah bangsa masih banyak yang harus kita kerjakan tanpa meninggalkan atau mengacuhkan kepedulian terhadap kemanusiaan kita kepada dunia. Pembangunan dan kemanusiaan kita harus sinergis sinambung dengan cita – cita kemerdekaan Republik Indonesia bahwa segala daya upaya yang kita buat diperuntukan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Perlu juga untuk menginsyafi sebuah kenyataan bahwa negara masih menjalani pola – pola pembangunan kita masih bersifat primitif yang masih melukai perasaan rakyat dengan berbagai penggusuran. Diharapkan di masa yang akan datang pola – pola pembangunan yang masih primitif ini dapat ditemukan terobosan untuk mengembalikan negara kepada peruntukannya, yakni kesejahteraan rakyat.

Sebagai sebuah tata cara dan kelola pembangunan memang membutuhkan kerja ekstra cepat, tetapi juga perlu diinsyafi secara bersama bahwa kita perlu menemukan cara – cara kerja yang simultan, sinergis dan sinambung dengan rakyat Indonesia. Sehingga kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan benar – benar terjadi. Berbagai kasus penggusuran yang sampai menggunakan kekerasan di pandang perlu untuk dihentikan, sebab apalah gunanya pembangunan apabila menyakiti atau melukai rakyat. Sebuah negara modern adalah negara yang menjadi penyelenggara kemakmuran yang mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan. Apabila ada pemaksaan kehendak maka kebijakan yang ada perlu di evaluasi ulang. Negeri kita sangatlah luas dan makmur, banyak hal yang dapat negara perbuat demi mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Apabila ada ketidakrelaan dari rakyat atas sebuah pembangunan, berikan pengertian yang sebijaksana mungkin dan apabila rakyat bersikeras untuk melakukan sebuah perlawanan maka hentikan pembangunan tersebut dan evaluasi ulang tentang tata cara atau kelola pembangunan dengan cara – cara yang manusiawi, bermusyawarah serta kompensasi yang memberikan nilai tambah kepada rakyat. Kenapa sebab? Rakyat Indonesia adalah stakeholder dari kedaulatan bangsa Indonesia yang merupakan entitas kemanusiaan yang utama di Republik Indonesia. Oleh sebab itu, segenap ijin prinsip pembangunan dan segala sendi – sendi pengelolaannya harus transparan kepada rakyat dan tak membebani satu rakyat pun.

Kita telah memasuki sebuah era dimana negara merupakan penyelenggara bagi kemakmuran rakyatnya dan apabila tak ditemukan satu solusi pun untuk sebuah kasus pembangunan maka perlu di evaluasi ulang tata cara dan tata kelola penyelenggara negara. Bermusyawarah adalah salah satu cara bangsa Indonesia untuk mencapai kata mufakat dan merupakan sebuah tata cara entitas yang masyhur di seluruh pelosok negeri, sehingga pastikan bahwa transparansi pembangunan terjadi di negeri Indonesia. Akuntabilitas publik dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan agar rakyat siap dan tahu apa yang harus dilakukannya dalam kesehariannya. Sebab pemimpin negara adalah nakhoda dari sebuah kapal besar yang bernama bangsa Indonesia, sehingga rakyat dapat menjalani perannya dalam berbangsa dan bernegara dalam kedaulatannya, kemandiriannya dan kepribadiannya. Kesadaran yang paling hakiki dari berbangsa dan bernegara inilah yang menjadi pokok dari wujud kebijakan negara, agar rakyatnya mandiri dan berdaya. Sebagai stakeholder dari negara, rakyat adalah pemeran utama, rakyat bukanlah variable tambahan atau pelengkap, sebab entitas kebangsaan inilah yang membentuk sebuah negara besar Republik Indonesia. Rakyat adalah entitas kemanusiaan yang melingkupi alam dan lingkungannya, itu sebabnya rakyat disebut stakeholder, sebab si fulan dan si puan lebih memahami apa yang harus dan apa yang tidak boleh berlaku dialamnya. Negara sebagai penyelenggara tatanan masyarakat merupakan sebuah entitas kebangsaan pula yang melingkupi dan melindungi rakyatnya. Manunggalnya Bangsa dan Negara dibutuhkan agar segala kebijakan yang dibuat memiliki kesadaran atas perilaku dan dampaknya terhadap manusia dan alamnya.

Inheren dalam kohesi sosial sebagai pemimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia merupakan tajuk utama dalam setiap pembangunan. Agar terciptanya sebuah pembangunan yang betul – betul dapat dirasakan oleh setiap golongan tanpa terkecuali. Bersamaan dengan segala hal yang sedang dikerjakan, kebutuhan pokok dasar masyarakat seperti sandang, pangan dan papan kita bersama saling tanggung renteng memenuhi pasokannya. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan Pertahanan dan Keamanan menjadi pokok pembahasan dalam satu dasawarsa ini, menghadapi ketidakpastian global, bangsa Indonesia memastikan bagi entitas kemasyarakatannya untuk melaksanakan segenap kebutuhan dasar dan pokok rakyat secara berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Sehingga untuk dapat menghadapi tantangan jaman, kita bangsa Indonesia mampu menghadapinya. Perubuhan iklim pun turut memiliki peran dalam berperikehidupan dan berperikemanusiaan bangsa Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang mendiami gugusan khatulistiwa, juga sebagai bangsa yang mendiami gugusan kepulauan nusantara, tentunya perubahan iklim sangat memiliki pengaruh dalam keseharian kita. Bencana demi bencana alam menghampiri bangsa kita dan sebagai sebuah negara yang cukup memiliki pengetahuan atas kondisi alam seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan kerja – kerja mitigasi bencana atau melakukan kerja – kerja antisipasi bencana. Aspek feasibility study dari segenap proyeksi pembangunan membutuhkan perencanaan untuk antisipasi dan mitigasi bencana, agar peristiwa demi peristiwa bencana alam dapat kita tanggulangi bersama. Sebagai sebuah bangsa besar Haqul Yakin kita dapat melakukannya. Merdeka!!! LIN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.