POLITIK PILKADA DAN LIBERALISASI POLITIK

Oleh :
Ananta Wahana, SH.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov Banten

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing.

Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun disisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya.

Terjadinya konflik dan polemic ini diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi perubahan politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negari ini, sebut saja konflik Pilkada Sulsel dan Maluku.

Adalah merupakan suatu kepastian bahwa dalam setiap pertarungan politik, khususnya di pilkada, akan banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Mulai dari kepentingan borjuasi internasional, kepentingan borjuasi nasional, hingga kepentingan rakyat (pekerja) tentunya. Sehingga konflik bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai.

Konflik Adalah Proses Pembelajaran Politik

Anggapan umum yang mengatakan bahwa konflik selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan adalah tidak sepenunya benar. Dimana ada satu sisi negative maka di situ ada sisi positif. Begitupun dengan konflik. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan konflik masyarakat akan sadar bahwa tindakan fairplay dan anti manipulative adalah sesuatu yang harus direalisasikan.

Indonesia adalah negara hukum. Semua ada mekanisme dan aturan main (rule of the game) tersendiri, termasuk dengan konflik pilkada. Biarkan hukum bekerja sesuai dengan mekanismenya. Masyarakat jangan dijebak pada jurang konflik politik yang sebenarnya hanyalah merupakan ilusi kepentingan pribadi dari elite-elite politik yang bermain. Masyarakat harus diarahkan pada kesadaran untuk bagaimana memahami dan mengerti akan konflik itu sendiri. Nantinya masyarakat akan dapat menilai secara obyektif mana yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, mana yang fairplay dan mana yang manipulatif. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat dengan sendirinya mencegah terjadinya konflik.

Pembentukan Blok Politik Oposisi

Salah satu yang membuat lemah ketika membicarakan demokratisasi di Indonesia adalah rendahnya “kualitas” untuk menentukan arah perpolitikan dan kepemerintahan agar sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan mereka. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh paham-paham primodial dan feodalistis yang masih melekat di kepala sebagian besar masyarakat. Obyektivitas kemudian dinomorduakan dan hubungan emosiaonal dinomorsatukan.

Lemahnya daya tawar rakyat yang merupakan imbas dari budaya politik irasional yang pada akhirnya rakyat terjebak dalam money politics. Demokratisasi sebagai ruang pertarungan kepentingan ekonomi politik harusnya diarahkan pada kesadaran akan perlunya penguatan daya tawar rakyat untuk menghadirkan struktur kekuasaan tandingan yang dalam hal ini adalah Blok Oposisi. Dan dengan konflik kondisi ini dapat diciptakan. Konflik akan membangun kesadaran massa rakyat untuk memahami dan mempelajari bagaimana berpolitik secara rasional serta bagaimana menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

Lembaga oposisi politik local akan berguna membangun kerangka politik progresif dan bukannya menjadi semakin brutal dan unorganized. Membangun lembaga oposisi dari kalangan gerakan sosial adalah bentuk latihan menyongsong celah-celah politik yang bisa dimanfaatkan dari demokrasi procedural yang masih berdinamika saat ini. Dalam lembaga oposisi jugalah rakyat kebanyakan berlatih demokrasi sejati dengan memaksimalkan demokrasi yang mengutamakan pembahasan-pembahasan partisipatif untuk semua urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public). Lembaga oposisi yang mencoba menjadi struktur kekuasaan tandingan akan memiliki kewajiban untuk mempraktekkan demokrasi diantara kalangan gerakan sosial secara fair, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sehingga rakyat akan dilatih dan melatih mempercayai pemimpin-pemimpin public yang memang teruji dan bukan oportunis.

Uraian di atas bermaksud memberikan gambaran kepada para pembaca bahwa sesungguhnya semua proses penunjang untuk terciptanya demokratisasi di Indonesia berjalan sehat dan dinamis. Tidak terkecuali proses pilkada, karena pilkada merupakan salah satu instrument politik dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

*Artikel disadur dari padepokankebangsaankarangtumaritis.info